TRP
Janji Empat Tahun Silam
01 September 2015 \\ \\ 382

Di musim hujan tahun 2011, tepatnya pada 24 November, kabar baik datang di tengah ancaman banjir rutin yang siap menerjang lagi. Dalam sebuah jumpa pers, pemerintah menyatakan siap menata Sungai Ciliwung.

Sebuah program yang sudah puluhan tahun ditunggu realisasinya. Setiap Gubernur DKI Jakarta setidaknya pernah berujar untuk merevitalisasi Ciliwung, sungai yang salah kelola dan jadi korban okupasi tidak hanya oleh warga miskin, tetapi oleh pihak lain. Sungai ini dibiarkan merana dan setiap musim hujan tak mampu menampung limpahan air sehingga menjadi salah satu penyumbang terbesar banjir Jakarta.

”Program ini untuk kebaikan semua warga Kota Jakarta. Khususnya bagi penghuni bantaran akan dilakukan penataan, bukan penggusuran. Dasarnya adalah memanusiakan manusia. Kebutuhan dan keinginan mereka akan ditampung dan diwadahi,” kata Pitoyo Subandrio, yang kala itu menjabat Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (Kompas, 25 November 2011).

Sarwo Handayani yang saat itu menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI akan menerapkan resettlement solution framework, yaitu program relokasi warga bantaran dengan dasar studi sosiologi, lingkungan, dan berbagai faktor lain. Ada kemungkinan program yang direncanakan dimulai tahun 2012 dan selesai pada 2015 itu molor karena alotnya pendekatan kepada warga sasaran penertiban.

Menurut Pitoyo dan Sarwo, ada 71.000 keluarga yang tinggal menyesaki bantaran Ciliwung di sekitar Manggarai, Bukit Duri, hingga Kampung Melayu. Akan ada studi khusus mengkaji kawasan permukiman mana saja yang perlu direlokasi.

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi pilihan untuk merelokasi warga. Dari hasil kajian sementara dari Kemen PU tahun 2011, sebagian besar penghuni bantaran adalah pekerja informal dengan penghasilan di bawah Rp 50.000 per hari. Jika sewa satu rusun sekitar Rp 5.000-Rp 10.000 per hari, akan ada sisa uang untuk makan dan kebutuhan lain. Rusunawa akan dilengkapi dengan tempat khusus untuk alat kerja penghuninya. Selain itu, disepakati perlu pendidikan bertahap agar warga bisa selaras beradaptasi menghuni rusunawa.

Nyaris empat tahun kemudian, penataan Ciliwung benar dilakukan. Apakah berjalan sesuai rencana? Jelas tidak. Baru Kampung Pulo yang ditertibkan itu pun disertai bentrokan.

Warga ditampung di rusunawa 16 lantai bersih mengilap dengan fasilitas lengkap, termasuk lift untuk naik turun penghuni. Setiap keluarga mendapatkan satu unit rusun berukuran 30 meter persegi. Saat di Kampung Pulo, dengan bidang tanah yang sama, warga bisa membuat rumah 2-3 tingkat cukup untuk orangtua, anak, bahkan cucu.

Ciliwung memang pantas dan berhak direvitalisasi. Tercatat juga hak semua warga Jakarta atas lingkungan yang baik serta bebas banjir. Akan tetapi, warga Kampung Pulo tidak bisa dianggap liar. Mereka menjadi sasaran program penataan kampung pada masa Gubernur Ali Sadikin. Di sana ada struktur birokrasi dari RT hingga lurah. Warga pun memiliki hak pilih.

Untuk itu, pemerintah, baik pusat maupun DKI Jakarta, pantas didesak menyelesaikan domino masalah pasca penggusuran Kampung Pulo. Pemerintah wajib bersiap agar lebih baik saat melaksanakan program revitalisasi Ciliwung selanjutnya. Ingat, pemerintah wajib meningkatkan kualitas hidup warga kota bukan mengorbankannya. Oleh NELI TRIANA

Sumber: Kompas | 28 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.