TRP
PTUN Gugurkan Permohonan Banding KLHK
01 September 2015 \\ \\ 381

JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Rabu (26/8), menolak banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keterbukaan informasi dokumen kehutanan. Keputusan itu diharapkan menciptakan keterbukaan yang memperkuat pengawasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pengelolaan hutan di Indonesia.

"Kami berharap pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mematuhi putusan PTUN serta menjalankan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Christian "Bob" Purba, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI), seusai persidangan.

Keputusan menolak pengajuan banding itu dibacakan Hakim Ketua Febru Wartati dalam sidang putusan PTUN Jakarta antara pihak pemohon, yaitu KLHK, dan FWI sebagai pihak termohon.

Itu putusan kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan FWI setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan dokumen rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tiga dokumen lain di bidang kehutanan bisa diakses publik.

Majelis hakim memutuskan menguatkan amar putusan KIP yang memutus bahwa dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu merupakan informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat. Sebelumnya, KLHK banding atas putusan KIP.

FWI berpendapat putusan majelis hakim patut diapresiasi karena PTUN menjalankan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Kehutanan. Itu menegaskan kembali kewajiban KLHK sebagai badan publik untuk membuka informasi kehutanan yang menjadi hak publik.

Saat dikonfirmasi tentang hal itu, Kepala Biro Humas KLHK Eka Widodo Soegiri belum memberikan kejelasan apakah akan banding atau menerima putusan PTUN. "KLHK diberi waktu dua minggu untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kami segera laporkan kepada pimpinan. Setelah ada konfirmasi, baru kami melangkah," ujarnya.

Dalam siaran pers, Linda Rosalina, pengampanye FWI, menyatakan kemenangan itu milik masyarakat Indonesia atas haknya mengetahui dan memantau pengelolaan hutan di Indonesia. "Dengan adanya keterbukaan informasi di KLHK, ini menjadi harapan baru dalam menciptakan tata kelola kehutanan menjadi lebih baik," katanya.

Christian menambahkan, informasi yang diminta FWI merupakan informasi yang sangat erat kaitannya dengan proses perizinan dan legalitas kayu dalam pengelolaan hutan. (B12/ICH)

Sumber: Kompas | 27 Agustus 2015

Berikan komentar.