TRP
Garis Batas Ditargetkan Selesai Akhir Tahun
01 September 2015 \\ \\ 416

JAKARTA — RI dan Timor Leste sepakat menyelesaikan persoalan dua titik demarkasi di perbatasan kedua negara, paling lambat akhir tahun ini. Kedua negara juga sepakat untuk terus meningkatkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang.

Dua hal itu mengemuka dalam kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (26/8). Araujo tidak hanya didampingi sejumlah menteri, tetapi juga mantan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao.

"Perbatasan darat ada dua titik yang belum selesai dan tadi sudah disepakati untuk bisa diselesaikan pada akhir tahun ini dua titik tadi. Perbatasan maritim juga akan segera diselesaikan, dimulai dari laut yang bagian utara terlebih dulu, dilanjutkan perbatasan laut di bagian selatan. Saya kira ini akan cepat bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama seusai pertemuan.

Dua titik batas darat yang belum disepakati kedua negara meliputi wilayah Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Pembahasan teknis penyelesaian titik batas kedua negara itu dilakukan oleh Komite Bersama Perbatasan (JBC). Sejauh ini, RI-Timor Leste telah menyepakati sejumlah titik lintas batas dan bahkan sudah membuka pos lintas batas untuk mempermudah akses masyarakat. Bahkan pasar perbatasan kedua negara di Mota Ain-Batugade ditargetkan selesai 2016.

"Pemerintahan yang saya pimpin berkomitmen menyelesaikan masalah perbatasan darat dan laut, seperti yang menjadi penekanan Presiden Jokowi. Pemerintah saya siap berdiskusi terkait perbatasan laut dengan Indonesia, dengan mengacu pada UNCLOS 1982," kata Araujo.

Kunjungan Araujo ini merupakan yang perdana sejak dilantik 16 Februari lalu. Menurut Jokowi, hal itu menandai arti penting hubungan kedua negara yang tidak hanya sebagai tetangga dekat, tetapi lebih dari itu sebagai saudara dekat.

Terkait kerja sama ekonomi, Presiden menyatakan komitmen Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan investasi di Timor Leste serta terus meningkatkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. "Kita akan terus mendorong terkait investasi dua negara," katanya.

Dalam pertemuan itu ditandatangani dua kesepakatan kerja sama di bidang pertanian dan kehutanan. RI-Timor Leste telah memiliki lebih dari 50 kesepakatan kerja sama di berbagai bidang di antara kedua negara.

Dalam pertemuan bilateral, kedua negara ingin meningkatkan kerja sama di bidang politik, diplomasi, pertahanan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Tidak hanya hubungan pemerintah dengan pemerintah, tetapi juga hubungan bisnis dengan bisnis dan hubungan antar-rakyat.

Araujo menilai, perdagangan dan kerja sama ekonomi kedua negara menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari keberadaan 24 BUMN dan sekitar 400 perusahaan swasta Indonesia yang beroperasi di Timor Leste.

Relasi sosial budaya kedua negara juga terlihat dari keberadaan 500 pelajar Timor Leste yang menuntut ilmu di Indonesia. Selain itu, sekitar 700 WNI berada di Timor Leste.

Berdayakan masyarakat

Wilayah perbatasan memang perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat yang tinggal atau bekerja di perbatasan Indonesia dengan negara lain perlu diberdayakan untuk membantu menjaga perbatasan. Ini penting untuk menutupi lemahnya pengawasan perbatasan.

"Berdayakan masyarakat perbatasan menjadi mata dan telinga sehingga setiap informasi pelanggaran kedaulatan lebih cepat diketahui dan ditangkal," ujar Deputi Potensi Perbatasan Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhatmansyah, saat lokakarya membahas perbatasan yang digelar BNPP, di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku, Rabu.

Dia mengatakan sudah berulang kali kedaulatan Indonesia dilanggar oleh negara yang berbatasan dengan Indonesia. Sebagai contoh, patok perbatasan yang digeser, pembangunan mercusuar di wilayah Indonesia, dan mendaratnya helikopter asing di wilayah perbatasan yang masih masuk wilayah Indonesia.

Pelanggaran kedaulatan itu sebenarnya diketahui oleh masyarakat yang tinggal atau bekerja di kawasan perbatasan. Namun, mereka mendiamkan saja karena rendahnya pemahaman mereka akan pentingnya menjaga kedaulatan. Selain itu, mereka merasa tidak dipedulikan negara sehingga saat negara lain masuk, apalagi negara itu banyak membantu warga di perbatasan, mereka memilih membiarkan saja. "Meningkatkan kepedulian masyarakat, itulah yang jadi program pemerintah saat ini," katanya.

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kementerian Koor- dinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Brigjen Ahmad Supriyadi juga menekankan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat di perbatasan.

Menurut Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang, batas laut Indo- nesia-Timor Leste memang belum dibahas karena menanti perjanjian batas darat kedua negara di Nusa Tenggara Timur tuntas dibahas. Untuk Indonesia-Australia, perjanjian batas laut sudah dibuat, tetapi belum diratifikasi.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, sekalipun perjanjian batas laut belum dibuat, hubungan perdagangan terjalin antara masyarakat Maluku di Kabupaten Maluku Barat Daya yang wilayah lautnya berbatasan dengan Timor Leste.

"Karena masyarakat kedua wilayah memiliki budaya sama," tambahnya. (WHY/APA/FRN)

Sumber: Kompas | 27 Agustus 2015 | Daerah Perbatasan

Berikan komentar.