TRP
10 DAS Indonesia-Timor Leste Diperbaiki Bersama
25 Agustus 2015 \\ \\ 1

JAKARTA — Indonesia dan Timor Leste bersama-sama memperbaiki 10 daerah aliran sungai di perbatasan kedua negara. Kerja sama bilateral diperlukan agar kedua pemerintah memiliki langkah yang sama dalam mengelola daerah aliran sungai serta meminimalkan potensi bencana hidrologis.

"Kami akan menandatangani nota kesepahaman terkait kehutanan, khususnya pengelolaan DAS antarkedua negara," kata Estanislau Aleixo da Silva, Menteri Koordinator Bidang ekonomi yang merangkap menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste, Senin (24/8), seusai bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Jakarta.

Kerja sama pengelolaan DAS itu menjadi salah satu poin nota kesepahaman yang ditandatangani di Istana Negara, 26 Agustus 2015. Nota kesepahaman juga dilakukan bersama Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Da Silva mengatakan, negaranya kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu tak membuatnya terbebas dari masala kehutanan yang mengancam DAS. Beberapa pemicu deforestasi itu kebiasaan warga setempat menggunakan kayu untuk memasak.

Karena itu, untuk merehabilitasi lahan/hutan setempat, Da Silva pun memanfaatkan kunjungannya ke Indonesia untuk mencari tanaman yang bisa tumbuh cepat. Ia mendapatkan informasi, Kementerian LHK memiliki beberapa jenis tanaman unggulan yang bisa ditanam di Timor Leste.

"Tanaman yang tumbuh cepat (fast growing species) itu tidak hanya untuk konstruksi, tapi bisa untuk energi alternatif seperti biomassa atau alternatif lain. Kami negara kecil yang ingin berbuat dengan pembangunan berkelanjutan," paparnya.

Siti Nurbaya mengatakan, kedua negara memiliki 10 DAS yang saling berhubungan. "Luasnya sekitar 450.000 hektar yang harus dikelola bersama. Ada bagian hulu di kita dan hilir di mereka. Juga sebaliknya," katanya.

Ia mengatakan, hasil analisis sementara kondisi ke-10 DAS ini belum baik. Sebanyak 40 persen perlu direhabilitasi. Namun kerusakan ini, kata Siti, disebabkan kondisi alam, bukan aktivitas illegal logging.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas LHK Eka Widodo Soegiri mengatakan, kedua negara sedang membangun Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS). Tahun 2015, penyusunan RPDAS diawali dengan pengumpulan data dan informasi DAS Talau, DAS Ekat, dan DAS Babulu.

"RPDAS berlaku 15 tahun, maka konsekuensinya masuk dalam anggaran tiap pemerintah untuk operasional. Ini agar langkah kedua negara sejalan dalam pengelolaan DAS," kata Eka yang juga doktor di bidang DAS.

Kedua negara juga merencanakan patroli bersama untuk mengantisipasi perdagangan ilegal kayu ataupun tumbuhan dan satwa liar. Kunjungan Timor Leste juga ingin membangun kebun raya seperti di Bogor dan Taman Safari serta mengadaptasi praktik agroforestri di Megamendung, Bogor. (ICH/BRO)

Sumber: Kompas | 25 Agustus 2015

Berikan komentar.