TRP
Pejalan Kaki Disingkirkan di Jalur Mereka
25 Agustus 2015 \\ \\ 341

Pejalan kaki sampai saat ini terkesan masih dipandang sebelah mata. Dalam konteks pengurangan kemacetan, infrastruktur bagi pejalan kaki belum mendapatkan ruang seluas pengadaan bus atau pembuatan jalur kereta api. Buktinya, trotoar belum menjadi jalur yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki lantaran okupasi di banyak tempat.

Di ruas jalan protokol sekelas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pun trotoar belum nyaman. Lantai trotoar yang bolong-bolong masih mudah ditemukan. Sepeda motor pengojek dengan mudah di temui diparkir di trotoar. Begitu pula dengan gerobak pedagang makanan serta bangku-bangku untuk pembeli yang menyita tempat di trotoar.

Buruknya kualitas trotoar di jalur protokol ini berbanding terbalik dengan infrastruktur untuk kendaraan bermotor yang terus ditingkatkan kapasitasnya.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, dalam aksi pada Jumat (21/8) sore, menjajal berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Matanya ditutup untuk menyimulasikan warga penyandang tunanetra.

Dengan bantuan sebatang tongkat, dia berjalan dari depan Ratu Plaza hingga ke depan pusat perbelanjaan FX Sudirman. Hasilnya, dia beberapa kali tersandung lubang di trotoar. Selain itu, lantai penuntun bagi warga penyandang tunanetra juga tak tersedia secara lengkap.

"Kawan-kawan berkebutuhan khusus tak bisa berjalan sendiri di trotoar Jakarta. Mereka harus dibantu orang lain karena kondisi infrastruktur yang buruk. Idealnya, mereka bisa mandiri berjalan sendiri dengan alat bantu saja," tuturnya.

Trotoar di jalan protokol itu, kata Alfred, menjadi cermin betapa buruknya infrastruktur bagi pejalan kaki.

Berjalan kaki belum dianggap penting sebagai bagian dari transportasi publik di Ibu Kota. Padahal, berjalan kaki merupakan transportasi mendasar.

Dalam aksi hari Jumat itu, sejumlah aktivis Koalisi Pejalan Kaki yang membawa papan kampanye pejalan kaki tak digubris para tukang ojek yang mangkal di trotoar. Dengan santai, sepeda motor mereka tetap diparkir di trotoar sambil menunggu penumpang.

Aparat yang mengatur lalu lintas juga tak memandang okupasi trotoar sebagai masalah. Hal ini terlihat dari tidak adanya respons petugas terhadap tukang ojek atau pedagang yang menempati trotoar.

Alfred mengakui, setelah menjalankan aksi ke-24 tahun ini, belum banyak perubahan dalam infrastruktur pejalan kaki di Jakarta.

Tidak aman

Ita, pegawai kantor di seputar Patung Pemuda Membangun di Jalan Jenderal Sudirman, mengaku tak aman berjalan di trotoar. "Saya pernah jalan kaki dan diklakson sepeda motor yang melintas di trotoar. Padahal, trotoar seharusnya aman dan nyaman bagi pejalan kaki," ujarnya.

Dia mengaku membutuhkan trotoar sebagai tempat berjalan setelah turun dari bus yang membawanya dari Cibubur pada pagi hari. Pada sore hari, dia juga berjalan di trotoar menuju halte bus.

Ketua Umum Road Safety Association Ivan Virnanda mengatakan, sama seperti jalan raya, infrastruktur bagi pejalan kaki juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Di lapangan, trotoar belum dianggap penting. Paling baru sekitar 10 persen dari semua jalan di Jakarta yang sudah dilengkapi trotoar," ujarnya.

Ivan mengaku pernah menemukan tiang penghalang di ujung trotoar digergaji agar sepeda motor bisa melaju di trotoar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah mengakui, idealnya, trotoar harus steril dari pedagang kaki lima dan pangkalan ojek. "Kalau ada pelanggaran, ya, kami tindak. Tetapi, jumlah trotoar ini terlalu banyak dan tidak sebanding dengan mobil derek kami," katanya.

Ivan berpendapat, para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan penegakan hukum harus segera bertindak untuk menghentikan okupasi trotoar. Jika tidak, pejalan kaki akan tetap menjadi pengguna jalan kelas dua.

(AGNES RITA SULISTYAWATY)

Sumber: Kompas | 24 Agustus 2015

Berikan komentar.