TRP
Sengkarut Tanah Pemakaman di Mangga Dua yang Dipersoalkan BPK
24 Agustus 2015 \\ \\ 306

Jakarta - BPK RI dalam laporan hasil audit APBD 2014 menyebut di atas tanah seluas 182.368 meter persegi bersertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) atas nama Pemprov terindikasi belum disertifikatkan PT Duta Pertiwi menjadi hak guna bangunan (HGB) sebagai syarat kerjasama aset. BPKAD menduga BPK RI hanya menghitung luas di atas kertas semata hingga berkesimpulan demikian.

"Konon luasnya 80 hektar dan ada beberapa luas yang tidak ditemukan HPL-nya. Ya mungkin saja, kita tinggal tanya ke BPN. Mungkin ada satu dua HPL yang kami tidak pegang, tapi kan nggak dikuasai orang lain," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

"Ada yang dia bilang tidak di-HGB-kan Duta Pertiwi atas nama dia ya bisa saja berupa jalan, pedestarian, saluran, vasus vasum masa mau di-HGB-in? Ya nggak dong, di-loss dong. Berarti kosong luasan itu. Feeling saya tidak melihat lapangan, dia hanya menghitung saja ini HPL sekian, HGB sekian masih kurang sekian-sekian," sambungnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun menyarankan kepada tim Pansus Tindaklanjut LHP RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas LKPD DKI Tahun Anggaran 2014 untuk mengundang BPK RI dan BPN untuk duduk bersama. Selain itu juga membawa peta agar kedua belah pihak bisa saling menunjuk serta mengklarifikasi temuan sebelum dicek ke lapangan.

"Makanya kita lihat di peta. Kuburan (dari Mangga Dua) dipindahkan ke Tegal Alur. Sudah selesai kosong, semua milik dia dibangunlah. Ketika dibangun, dia ada kewajiban tadinya nggak ada jalan tembus ke Gunung Sahari, dibangun," terang dia.

"Ketika bangun ada beberapa lokasi bangunan milik Pemda, nah bangunan ini yang diperpanjang dari 2005 lalu. Tapi HPL-nya nggak pernah diperpanjang, itu milik Pemda DKI seumur hidup," tegas Heru.

Dia pun meminta agar ahli pertanahan turut bisa dihadirkan untuk memberi penjelasan secara lebih lengkap dan detil. Sebab tidak sedikit anggota Pansus yang tadi sempat mempertanyakan perihal HPL dan HGB antara PT Duta Pertiwi dan Pemprov DKI.

"Makanya harus ada ahli pertanahan menjelaskan. HPL itu tidak pernah mati, yang menjadi masalah kalau tanah di mangga dua yang dulunya kuburan itu menjadi HGB milik orang lain murni. Ini kan nggak, ada HPL-nya milik Pemda DKI. HGB berdiri di atas HPL atas nama Pemda DKI," tutur dia.

"Jangan salah paham, yang dimaksud HPL ini bukan kembali ke DKI tapi memang ini punya Pemda DKI. Cuma di atasnya telah berdiri HGB dan bangunan komersial. Nah itu wajar," pungkasnya.

Sekadar informasi, PT Duta Pertiwi mengubah peruntukan tanah Pemprov untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara seluas 182 ribu meter persegi sejak tahun 1985 silam. Di mana TPU tersebut terletak di kelurahan Mangga Dua Utara dan Mangga Dua Selatan.

Salah satu kompensasi yang diberikan kepada Pemprov, berupa lahan di kawasan Tegal Alur seluas 263 ribu meter persegi. Selain itu mereka juga membangunkan jalan menuju Gunung Sahari, vasus vasum, pedestarian dan lain sebagainya yang menjadi aset milik Pemda. (mad/mad)

Sumber: detik.com | 6 Agustus 2015

Berikan komentar.