TRP
Pemerintah Sulit Kendalikan Harga Tanah
24 Agustus 2015 \\ \\ 282

Rumah Terhambat Lahan

JAKARTA — Pemerintah kesulitan menyediakan hunian atau rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Sebab, harga lahan semakin mahal. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa mengendalikan peningkatan harga lahan tersebut. Intervensi pemerintah melalui regulasi belum maksimal.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kekurangan rumah (backlog) pada 2014 berdasarkan konsep kepemilikan mencapai 13,5 juta unit. Adapun kekurangan rumah berdasarkan konsep penghunian 2014 sebanyaj 7,6 juta unit. Kebutuhan hunian setiap tahun diperkirakan bertambah sekitar 800.000 unit.

"Saat ini, masalah utama penyediaan rumah adalah persoalan lahan. Bahkan, ada kepala daerah yang kesulitan mengontrol harga tanah. Jika kepala daerah saja kesulitan, apalagi pemerintah pusat yang jauh dari daerah," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Syarif menjelaskan, pemerintah daerah sudah mengeluarkan patokan harga tanah melalui nilai jual obyek pajak (NJOP) di setiap daerah. Namun, langkah itu belum bisa mengikuti harga pasar yang jauh lebih cepat. Peraturan yang ada belum cukup mengendalikan kenaikan harga tanah yang saat ini kian tidak terkendali.

Sementara itu, kebutuhan hunian terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk.

"Oleh karena itu, perlu peraturan dari pemerintah untuk mengendalikan harga tanah. Perlu ada lembaga untuk melakukan hal itu karena harga tanah tidak pernah turun, sedangkan harga material bangunan masih naik-turun," ungkap Syarif.

Oleh karena itu, lanjut Syarif, kini pemerintah tengah menyiapkan Perum Perumnas untuk berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat melalui pengusahaan lahan. Hal ini pernah dilakukan di masa lalu di banyak daerah.

Untuk keperluan itu, saat ini revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas sedang disiapkan. Perum Perumnas diusulkan mendapat penugasan khusus, tidak hanya membangun perumahan, tetapi juga sebagai pengelola perumahan.

"PP tentang Perum Perumnas akan keluar 1-2 bulan lagi. Kemungkinan, tanah-tanah yang idle milik pemerintah akan diserahkan kepada Perum Perumnas," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus.

Dukungan

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief berharap, Perum Perumnas kembali diberdayakan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurut dia, selain soal ketersediaan lahan, tantangan lain dalam menyediakan rumah murah adalah infrastruktur dan perizinan.

"Kalau membeli lahan dengan dana pinjaman, akhirnya tetap mahal. Kami minta pemerintah untuk menurunkan dividen untuk pemerintah yang sekarang ini besarnya 15 persen sehingga dana itu bisa dipakai untuk membeli lahan," kata Himawan.

Fasilitas

Tingginya permintaan rumah oleh masyarakat setidaknya ditunjukkan melalui ramainya pameran perumahan. Umumnya, masyarakat datang ke pameran perumahan untuk mencari tahu harga rumah yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Meski demikian, masih ada masyarakat yang tidak tahu fasilitas kredit pembiayaan untuk rumah sederhana atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Danu, salah seorang pengunjung pameran perumahan di Jakarta, akhir pekan lalu, mengaku belum tahu soal program FLPP tersebut.

"Saya berharap bisa membeli rumah dengan uang muka kecil dan bunga rendah lewat program sejuta rumah yang diluncurkan pemerintah," kata Danu.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang mengutip Kementerian PUPR, realisasi FLPP pada 2015 hingga Juni sebesar Rp 2,579 triliun. Adapun rumah yang terealisasi menggunakan FLPP sebanyak 34.445 unit. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar untuk wilayah Jawa Barat, yakni Rp 1,031 triliun, dengan jumlah rumah 13.037 unit.

Adapun target penyaluran FLPP pada 2015 sebesar Rp 5,1 triliun. Dengan FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh cicilan rumah dengan bunga tetap sebesar 5 persen dengan jangka waktu maksimal 20 tahun.

Dalam pameran perumahan di Jakarta Convention Center kemarin, Staf Sales Manajemen dari Regional Office 1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Erik mengatakan, masyarakat yang datang ke pameran perumahan menanyakan kemudahan dan promosi yang ditawarkan bank. "Kami optimistis, target penyaluran kredit Rp 1,5 triliun pada pameran kali ini bisa tercapai. Tahun lalu targetnya Rp 1,2 triliun," kata Erik. (NAD)

Sumber: Kompas | 24 Agustus 2015

Berikan komentar.