TRP
Gubernur Riau Kaji Pencabutan Izin Perusahaan Pembakar Lahan
24 Agustus 2015 \\ \\ 302

PEKANBARU — Rendahnya efek jera terhadap pembakar lahan, yang membuat kabut asap senantiasa berulang setiap tahun, membuat Pemerintah Provinsi Riau geram. Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengkaji kemungkinan pencabutan izin perusahaan pembakar hutan atau lahan di provinsi itu.

"Dalam waktu dekat, saya akan mengumpulkan seluruh komponen di jajaran Pemerintah Provinsi Riau dan unsur Satgas Siaga Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Riau. Kajian terutama masalah hukum, apakah pencabutan izin dapat dilaksanakan atau hukuman lain yang dapat dibenarkan aturan perundang-undangan," ujar Arsyadjuliandi Rachman kepada Kompas di kediamannya, Jumat (21/8) pagi.

Menurut Andi, sapaan Arsyadjuliandi, dalam beberapa laporan satgas disebutkan perusahaan, baik perkebunan maupun kehutanan, melakukan pola membakar saat membuka lahan. Dampak kebakaran yang dilakukan perusahaan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ulah pembakar petani kecil. Sebaliknya, secara hukum sangat sedikit perusahaan yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Secara terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal (Pol) Dolly Bambang Hermawan menyatakan setuju tindakan tegas pencabutan izin terhadap perusahaan yang tidak mampu mengamankan lahannya dari pembakaran. Hukuman itu akan meringankan tugas kepolisian yang memiliki keterbatasan membantu pemadaman.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Riau Edwar Sanger menambahkan, Komandan Korem Wirabima Riau Brigadir Jenderal TNI Nurendi, selaku Komandan Satgas Siaga Bencana Karhutla Riau, juga setuju penindakan tegas terhadap perusahaan pembakar lahan.

1.200 hektar

Dari Jambi dilaporkan, kebakaran menghanguskan lebih dari 1.200 hektar lahan gambut di provinsi itu. Belum memadainya penanganan, membuat api cepat meluas dan berdampak terhadap tebalnya kabut asap.

Hingga kemarin, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pun masih diliputi asap pada pagi hari. Jarak pandang yang pendek mengganggu penerbangan sejak tiga hari lalu. Penerbangan pagi tertunda karena jarak pandang hanya 1.000 hingga 2.000 meter alias tidak aman untuk pendaratan pesawat.

Di Kalimantan Selatan, kebakaran lahan kian marak dalam tiga hari terakhir. Akibatnya, kabut asap hingga Jumat juga masih menyelimuti sebagian wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, terutama pada pagi dan malam hari. Namun, penanggulangan kebakaran belum dilakukan secara intensif.

Terkait kebakaran itu, Pejabat Wali Kota Banjarbaru Martinus mengatakan, pihaknya akan segera mendata kembali lahan kosong yang kerap terbakar di sekitar bandara, terutama di daerah Landasan Ulin dan Liang Anggang. "Kami akan memanggil para pemiliknya dan meminta mereka bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahan mereka," ucapnya.

Menurut Kepala Polda Kalsel Brigadir Jenderal (Pol) Agung Budi Maryoto, sejumlah polres sudah diberi instruksi supaya berkoordinasi dengan BPBD dalam menanggulangi kebakaran lahan. "Kami juga akan melakukan penindakan tegas terhadap pembakar lahan yang tertangkap," ujarnya.

Kabut asap akibat kebakaran lahan hingga kemarin juga masih dikeluhkan sejumlah warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, karena mengganggu kesehatan mereka. "Sudah seminggu ini tenggorokan gatal. Suara serak dan habis, padahal mengajar seharian," kata Yustin, Wali Kelas V SDN 11 Langkai, Palangkaraya. (DKA/ITA/SAH/JUM)

Sumber: Kompas | 22 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.