TRP
Sejuta Rumah Tersendat
24 Agustus 2015 \\ \\ 460

Pasokan Listrik Belum Tersedia

JAKARTA — Program sejuta rumah mulai tersendat akibat keterbatasan jaringan listrik bagi rumah-rumah sederhana. Di sejumlah wilayah, rumah yang sudah dibangun belum disambungi listrik. PLN masih memerlukan surat keterangan pelanggan yang berhak mendapat pasokan listrik yang disubsidi negara.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (DPP REI) Eddy Hussy, di Jakarta, Jumat (21/8). Dari program sejuta rumah, REI menargetkan pembangunan sebanyak 247,725 unit, terdiri dari 217.725 unit rumah sederhana tapak dan 30.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami).

Eddy mengemukakan, penyediaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di sejumlah daerah mengalami kesulitan memperoleh izin pemasangan listrik dengan daya 900 volt ampere (VA). Padahal, daya listrik rumah 900 VA paling dibutuhkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak 17 Juni 2015, PLN mensyaratkan surat keterangan miskin dalam pengajuan pemasangan listrik baru untuk daya 450-900 VA. Ketentuan itu sebagai tindak lanjut langkah pemerintah setelah menghapus subsidi listrik bagi 12 golongan, meliputi pelanggan rumah tangga-R1 dengan daya 1.300 VA, R-1 berdaya 2.200 VA, R-2 dengan daya 3.500-5.500 VA, dan golongan 6.600 VA ke atas.

Padahal, perbankan mensyaratkan semua infrastruktur dasar perumahan sederhana, seperti listrik, wajib tersedia lengkap sebelum mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi konsumen. Akibat hambatan sambungan listrik itu, pemasaran rumah tersendat dan penyaluran KPR bersubsidi ikut terganggu.

"Persyaratan surat keterangan miskin berpotensi mengganggu program sejuta rumah. Tanpa kepastian sambungan listrik, sulit bagi pengembang untuk memasarkan proyek rumah bersubsidi," kata Eddy.

Eddy menambahkan, sebagian besar rumah sederhana tapak bersubsidi dibangun pada kawasan-kawasan baru yang jauh dari pusat kota karena harga lahan masih relatif terjangkau. Akan tetapi, kawasan baru sulit terjangkau jaringan listrik.

Berdasarkan data REI, kesulitan pemasangan listrik baru dengan data 900 VA untuk rumah sederhana tapak antara lain berlangsung di Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Selatan, pembangunan jaringan listrik PLN untuk puluhan lokasi perumahan belum terealisasi sejak tahun 2014.

Terobosan

Wakil Ketua Umum DPP REI Harry Raharta mengemukakan, diperlukan terobosan dari PLN untuk mengatasi kendala penyediaan jaringan listrik bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan bisa dijadikan dasar bagi PLN untuk membangun jaringan listrik ke perumahan sederhana.

"Tanpa terobosan dalam penyediaan jaringan listrik, masyarakat dikhawatirkan semakin sulit menjangkau rumah," katanya.

Secara terpisah, Kepala Divisi Niaga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Benny Marbun mengatakan, PLN memerlukan surat keterangan pelanggan yang berhak mendapat pasokan listrik golongan 450 VA atau 900 VA yang masih disubsidi negara.

"Lha, iya (PLN butuh keterangan tersebut). Apa pegangan PLN kalau kami nanti menagih ke pemerintah soal subsidi listrik untuk rumah tangga tersebut? Nah, surat dari bupati/wali kota/kelurahan yang menjadi dasar bagi kami," kata Benny.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin memperkirakan, penambahan daya berarti menambah biaya sekitar Rp 1,2 juta.

"Hal ini memberatkan. Apalagi perlu surat keterangan miskin, itu sangat birokratis. Kami akan mengundang PLN untuk membicarakan hal ini," kata Syarif. (NAD/APO/LKT)

Sumber: Kompas | 22 Agustus 2015

Berikan komentar.