TRP
Aktivis Tolak Rencana Reklamasi 4.000 Hektar
21 Agustus 2015 \\ \\ 424

MAKASSAR — Sejumlah aktivis lembaga pemerhati lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan, menolak rencana reklamasi pesisir seluas 4.000 hektar. Rencana reklamasi itu masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang akan disahkan DPRD Makassar, Jumat (21/8) ini.

Hal tersebut mengemuka dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi (MTR) di Makassar, Kamis (20/8). Elemen yang tergabung dalam MTR antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Blue Forests Indonesia, Anti Corruption Committee Sulawesi, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Asmar Exwar mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu memasukkan rencana reklamasi laut seluas 4.000 hektar di sebagian besar wilayah pesisir Kota Makassar yang sepanjang 35 kilometer. "Sikap kami sejak awal menolak reklamasi masuk dalam RTRW," ujar Asmar.

Reklamasi seluas itu akan mengubah bentang alam pesisir secara signifikan yang berdampak buruk terhadap ekosistem. "Reklamasi akan makin merusak kawasan pesisir, bakau, lamun, dan terumbu karang, yang saat ini saja kondisinya sudah banyak yang rusak," kata Asmar.

Hal itu akhirnya akan berdampak secara sosial dan ekonomi pada masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan karena hilangnya sumber penghidupan. "Selain itu, reklamasi juga akan makin meningkatkan ancaman banjir, baik saat hujan maupun saat terjadi rob, di Makassar," ujar Asmar.

Direktur Blue Forests Indonesia Yusran Nurdin mengatakan, reklamasi akan menutup akses publik di wilayah pesisir yang berubah menjadi lahan privat untuk kepentingan bisnis. "Reklamasi juga dapat mengubah pola arus laut dan berdampak terhadap 12 pulau kecil di sekitar Makassar," katanya.

Wakil Direktur LBH Makassar Zulkifli Hasanuddin mengatakan, jika DPRD Makassar tetap mengesahkan Raperda RTRW dengan rencana reklamasi tersebut di dalamnya, pihaknya akan menempuh langkah hukum. "Salah satunya, misalnya, dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Panitia Khusus Raperda RTRW DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, rencana reklamasi itu justru ditempuh untuk menyelamatkan wilayah pesisir. "Reklamasi yang akan dilakukan adalah reklamasi mitigasi yang berwawasan lingkungan," katanya.

Jika tak direklamasi, kata Wahab, wilayah pesisir justru terancam rusak karena tergerus laut. "Reklamasi juga akan menghambat masuknya air laut ke daratan yang menjadi salah satu penyebab banjir di Makassar," ujarnya.

Ia mengatakan, aturan reklamasi dibuat secara ketat. Hanya pemerintah yang dapat melakukan reklamasi, dan status lahan reklamasi menjadi milik negara. Kerja sama dengan pihak ketiga harus atas persetujuan DPRD. (ENG)

Sumber: Kompas | 21 Agustus 2015

Berikan komentar.