TRP
Kasus Dugaan Pungutan Liar Diselidiki Polisi
18 Agustus 2015 \\ \\ 571

BANDUNG — Kepolisian Daerah Jawa Barat mulai menyelidiki kasus dugaan pungutan liar terhadap warga terdampak penggenangan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang. Penyelidikan itu merespons temuan Komnas HAM berupa dugaan pungli terkait pembayaran santunan p 300.000 per keluarga. Dalam proyek itu terdapat 11.469 keluarga yang berhak menerima uang santunan.

"Kami sudah menindaklanjuti, penyelidikan sedang berjalan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," kata Kapolda Jawa Barat Irjen Moechgiyarto, Senin (17/8) di Kota Bandung.

Terkait temuan Komnas HAM itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pun berjanji menindak tegas oknum aparat pemerintah yang melakukan pungutan liar (pungli) itu. Ia juga meminta kepolisian mengusut tuntas.

Dalam kasus ini diduga bukan terjadi pemotongan uang ganti rugi, karena dana santunan yang diterima warga langsung dikirimkan ke rekening warga. Pungutan diduga terjadi dalam pengurusan administrasi. Itu diduga dilakukan antara lain oknum aparat desa, kecamatan, atau pengadilan dalam kaitan untuk penetapan ahli waris.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Marni Emmy Mustafa menyatakan, pihaknya belum menerima laporan adanya oknum pengadilan yang melakukan pungli. "Saya akan mengecek dulu. Namun, dalam urusan penetapan ahli waris seharusnya tidak ada pungutan. Masyarakat harus dilayani sesuai aturan yang ada," ujar Marni Emmy Mustafa.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari juga telah meminta Komisi V melakukan investigasi terkait kasus ini. "Begitu memperoleh informasi ini, saya langsung menugaskan Komisi V untuk melakukan penelusuran. Karena dalam beberapa hari ini mereka masih sibuk dengan perayaan HUT Ke-70 RI, dimungkinkan mereka akan bergerak pada 20 Agustus ini," ucap Ineu Purwadewi Sundari.

Sejumlah tokoh warga Jatigede mengungkapkan, pungli dilakukan sejak proses ganti rugi tanah tahun 1982. Dalam Surat Keputusan Bupati Sumedang saat itu ditentukan ganti rugi lahan sawah Rp 5.170 per meter persegi. Namun, banyak orang tua mereka hanya menerima Rp 400 per meter. "Dari sananya harga per meter, tapi di lapangan diterapkan jadi per bata (1 bata 14 meter persegi)," papar Ujang Oot dan Sarpan, warga Darmaraja.

Endang Suparman (65), tokoh Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Sumedang, mengungkapkan, tahun 1982-1986 warga mendapat ganti rugi rumah, tanah sawah, dan lahan tegalan. Namun, ganti rugi yang diberikan Panitia Sembilan saat itu tak utuh. Misalnya, sawah ditentukan Rp 3.500 per meter sesuai SK Dirjen Binamarga hanya diterima Rp 600 per meter persegi.

Rumah permanen, menurut SK itu Rp 80.000 per meter, hanya diterima Rp 40.000. Untuk rumah semipermanen, yang ditetapkan Rp 12.500, hanya diterima warga Rp 6.500 per meter persegi. Desa Cipaku adalah salah satu dari 28 desa yang bakal tergenang waduk seluruhnya.

"Masalah ini sudah kami sampaikan kepada Menteri PU saat berkunjung ke Sumedang. Tahun 2008, Desa Cipaku mendapat dana relokasi Rp 15 miliar," paparnya. (sem/dmu)

Sumber: Kompas | 18 Agustus 2015

Berikan komentar.