TRP
Ojek Bukan Angkutan Publik
18 Agustus 2015 \\ \\ 516

Saatnya Kementerian Perhubungan Membuat Payung Hukum

JAKARTA — Aplikasi layanan transportasi, seperti Go-Jek dan Grabbike, semakin diminati warga Jakarta. Selain memadati jalanan Ibu Kota, layanan tersebut juga menembus jalur antarkota. Padahal, seharusnya ojek hanya digunakan sebagai moda transisi, bukan angkutan publik yang melayani jarak jauh.

Mulyadi, seorang pengemudi Go-Jek, mengaku beberapa kali melayani permintaan penumpang untuk diantar ke luar Ibu Kota, seperti Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Rute Cengkareng- Bekasi dan Pejompongan-Bogor telah ia lalui. "Rasanya capek juga. Tapi, itu, kan, permintaan dari kantor dan penumpang," ucapnya saat ditemui, Jumat (14/8), di Jakarta.

Mengenakan jaket berwarna hijau, sarung tangan, dan helm berlogo Go-Jek, Mulyadi menyusuri jalanan. Kepada penumpang, ia menyediakan helm dan masker. "Kalau ke Bogor, biayanya sekitar Rp 120.000. Sebanyak 20 persen dipotong untuk kantor," ujarnya.

Dengan kendaraan roda dua, ia bergerak zig-zag, menyelinap di antara kendaraan lain. Sesekali ia memantau gawai yang ada di kantong jaket. Selain untuk mengecek jalur, juga melihat jika ada order tambahan.

Meski hanya dibayar Rp 15.000 per 25 kilometer oleh penumpang, Mulyadi mengaku mendapat paling banyak Rp 60.000 per penumpang. Kalau rajin, ia mampu meraup lebih dari Rp 300.000 per hari.

Hal tersebut menggoda ribuan orang melamar sebagai pengemudi Go-Jek. Penganggur, sarjana, hingga orang yang telah bekerja membaur dalam ribuan orang tersebut. Yuniarto (25), yang baru masuk Go-Jek beberapa hari lalu, tergoda dengan penghasilan tersebut dan harus mengikuti seleksi administratif serta pelatihan mengemudi.

Nadiem Makarim, penggagas aplikasi tersebut, mengatakan, tidak ada batasan wilayah untuk mengantar konsumen ke tempat tujuan. Terkait keamanan penumpang, Nadiem menjamin hal itu. "Penumpang dan pengemudi sudah diasuransikan sebanyak Rp 10 juta, asalkan mendaftar melalui aplikasi," katanya.

"Jika ada anggota Go-Jek yang melanggar rambu lalu lintas, silakan foto dan kirimkan ke kami," katanya. Ia menjelaskan, pengemudi Go-Jek telah diberi pelatihan dan akan diberikan kartu kuning dengan batasan tiga kali dan kartu merah yang akan berujung pemecatan. Sekitar 15.000 orang telah bergabung menjadi pengemudi Go-Jek hingga Juli.

Perlu diatur

Hingga kini, belum ada pengaturan dari pemerintah terkait aplikasi layanan transportasi itu. Terlebih lagi, kendaraan roda dua dianggap tak lebih aman daripada mobil atau kendaraan umum, seperti bus atau kereta komuter.

Berdasarkan data di Polda Metro Jaya, kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagian besar melibatkan sepeda motor. Pada 2014, dari 9.002 kecelakaan, 5.036 dialami sepeda motor atau mencapai 55,9 persen dari total kecelakaan.

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengatur berbagai moda transportasi umum di Ibu Kota," kata Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

Menurut dia, keamanan dalam mengendarai kendaraan roda dua bergantung pada kelayakan pengemudi dan upaya kepolisian. Namun, soal pengaturan kendaraan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak penyedia layanan transportasi.

Kemunculan aplikasi layanan transportasi itu, lanjutnya, tidak terlepas dari kegagalan pemerintah mengatur transportasi massal. Karena itu, Go-Jek atau Grabbike, meski dibutuhkan masyarakat, penggunaannya seharusnya tidak melebihi fungsi angkutan massal, yakni untuk jarak yang jauh dan bagi orang banyak. Layanan transportasi tersebut semestinya hanya melayani rute antarhalte angkutan massal atau jalur yang tidak dijangkau oleh angkutan massal.

Menurut dia, angkutan massal hadir untuk mengurangi kemacetan dan keamanan penumpang. "Bayangkan jika semua orang menggunakan aplikasi layanan itu. Jakarta bisa semakin macet," ucapnya. Untuk itu, lanjutnya, beberapa hal, seperti jalur, tarif, dan asuransi Go-Jek atau Grabbike, perlu diatur.

Danang berpendapat, salah satu tantangan terbesar pemimpin kota saat ini adalah mengelola mobilitas yang erat dengan produktivitas warga.

Danang mencontohkan kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta pada jam sibuk yang turun dari 10-12 kilometer per jam jadi 8 kilometer per jam akibat kemacetan. Situasinya mirip Bangkok 15 tahun lalu yang kini meningkat jadi 18 kilometer per jam.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan mendorong Kementerian Perhubungan membuatkan payung hukum untuk ojek. (FRO/MKN/B05)

Sumber: Kompas | 15 Agustus 2015

Berikan komentar.