TRP
DKI Klarifikasi Soal Lahan RS Sumber Waras
14 Agustus 2015 \\ \\ 572

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan 3,64 hektar di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. BPK menilai ada yang tidak tepat dalam proses pembelian lahan itu dan berindikasi merugikan daerah Rp 191,3 miliar.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8), mengatakan, tanah dibeli untuk kepentingan publik, yakni membangun rumah sakit khusus jantung dan kanker. Lahan dibeli sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah pada 2014, yakni Rp 20,7 juta per meter persegi, totalnya Rp 755,6 miliar.

"Justru untung karena jika mengacu nilai appraisal (taksiran), harga per meternya pasti lebih dari NJOP. Aturan pembelian lahan untuk luasan itu tidak harus melalui tim penaksir," kata Basuki.

Dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemprov DKI 2014, BPK menyebut, harga pembelian oleh Pemprov DKI dianggap lebih tinggi. Sebab, setahun sebelumnya, lahan yang sama telah dijual Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebagai pemilik lahan kepada PT CKU seharga Rp 564,3 miliar atau Rp 15,5 juta per meter persegi. PT CKU baru membayar uang muka Rp 50 miliar dan sisanya dibayar bertahap.

BPK menyebut selisih harga Rp 191,3 miliar itu berindikasi merugikan daerah. Namun, dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK di DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/8) sore, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menganggap selisih itu wajar. Sebab, PT CKU membeli pada 2013, sementara DKI membeli pada 2014. "NJOP-nya juga sudah beda," ujarnya.

Djarot menambahkan, Pemprov DKI tidak "menyerobot" karena salah satu klausul dalam akta jual beli antara PT CKU dan YKSW memungkinkan pembelian oleh pihak lain. Pemprov DKI memutuskan untuk membeli karena perlu lahan untuk membangun rumah sakit khusus jantung dan kanker.

Selain itu, ada informasi bahwa lahan yang dibeli pihak ketiga akan dibangun untuk kepentingan komersial. "Kami beli agar tak ada alih fungsi lahan. Peruntukannya rumah sakit," ujar Djarot.

Sertifikat, SPPT, dan lokasi

Sejumlah anggota Pansus LHP mempertanyakan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atas 6,87 hektar lahan yang dikuasai YKSW di kawasan itu. Lahan terpecah atas dua sertifikat, yakni 3,64 hektar atas nama YKSW dan 3,23 hektar atas nama Perkumpulan SMH. Namun, hanya ada satu SPPT atas dua lahan itu dengan NJOP Rp 20,7 juta per meter persegi.

Kedua bidang lahan terletak di jalan berbeda, yakni Jalan Kyai Tapa dan Jalan Tomang Utara. NJOP tanah di Kyai Tapa Rp 20,7 juta per meter persegi, di Tomang Utara Rp 7,4 juta per meter persegi. Hal itu dianggap berimplikasi pada harga pembelian.

Djarot menegaskan, Pemprov DKI mendasarkan pembelian pada NJOP yang tertera di SPPT lahan itu, yakni Rp 20,7 juta per meter persegi. Soal dua sertifikat tanah dengan satu SPPT, tim dari Pemprov DKI akan meneliti lebih lanjut. Namun, data itu mengacu pada data limpahan Kementerian Keuangan ke Dinas Pelayanan Pajak DKI terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. (MKN)

Sumber: Kompas | 13 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.