TRP
Masih BAU
14 Agustus 2015 \\ \\ 583

Kebutuhan menata kawasan kumuh dan padat penduduk menjadi isu global sejak akhir abad lalu. Rencana kerja "City without slums" diadopsi dalam target dan sasaran komitmen internasional Tujuan Pembangunan Milenium, 2000-2015.

Isu perkotaan juga mendapat perhatian serius dalam agenda pembangunan pasca 2015, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Diproyeksikan, jumlah penduduk kota mencapai 50-60 persen dari seluruh populasi tahun 2020-2025. Kelompok kerja terbuka SDG berupaya memasukkan isu kota agar nyaman dihuni, inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Isu ini masuk sebagai Sasaran ke-3-dari 17 sasaran dan 169 target-SDG (2015-2030).

Penataan permukiman kumuh perkotaan adalah salah satu upaya memenuhi hak warga negara, dengan menjamin kebutuhan hunian yang layak, pelayanan dasar permukiman, serta meningkatkan keamanan dan kualitas hidup warga berpenghasilan rendah.

Seiring perubahan, perencanaan dan implementasi partisipatif mulai berkembang. Program Baan Mankong di Thailand pada 2003 adalah contoh menarik. Program penataan kawasan kumuh dengan perencanaan dan implementasi yang partisipatif-inovatif itu merupakan kerja sama antara masyarakat berpenghasilan rendah, lembaga pemerintah, arsitek, perencana kota, dan organisasi non-pemerintah.

Aktor utamanya adalah Lembaga Pembangunan Organisasi-organisasi Masyarakat (CODI)-organisasi independen di bawah Kementerian Sosial dan Keamanan Manusia. CODI merupakan tanggapan atas pendekatan yang sentralistik, top-down, yang gagal dan menyulut keresahan sosial.

Sampai September 2014, program itu dinikmati 96.000 keluarga atau 15 persen dari populasi daerah kumuh di Thailand (CODI 2014), yang 84 persennya menumpuk di Bangkok dan sekitarnya (Ponchokchai, 2008). Partisipasi warga berkembang melalui NULICO, Kesatuan Nasional untuk Organisasi-organisasi Komunitas Berpenghasilan Rendah (Archer, 2010). Dari survei pendapat diketahui, CODI menyelesaikan banyak masalah terkait hak atas pemangkuan lahan (land tenure).

Perasaan diakui dan dipedulikan berujung pada rasa memiliki. Warga, secara individu dan bersama-sama dalam komunitas, akan lebih peduli pada pengelolaan dan keamanan lingkungan dalam arti luas. Termasuk dalam soal energi, pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan, dan pemberdayaan secara kreatif ekonomi lokal.

Ketahanan masyarakat (community resilience) yang sejati (genuine) pun terbentuk. Itulah nilai terpenting dari pembangunan kota berkelanjutan.

Bagaimana Indonesia? Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015) menunjukkan, 38.431 hektar permukiman kumuh pada 4.108 kawasan menjadi target penataan dan perbaikan sampai 2019.

Namun, model penataan kawasan kumuh dan padat di Jakarta tampaknya masih semerbak nuansa BAU (business as usual). Banyak arsitek dan pakar perencana kota mengendus "bau lama": sistem yang kaku, kesemrawutan birokrasi dalam pengelolaan tanah, prasangka pada orang miskin dan organisasi non-pemerintah, politik adu-domba, kesan pemerintah sebagai "bapak pembangunan" dan rakyat sebagai obyek, serta korupsi.

Pendek kata, seluruh sistem belum banyak beranjak dari zaman Orde Baru.... Oleh Maria Hartiningsih

Sumber: Kompas | 14 Agustus 2015

Berikan komentar.