TRP
Pelestari Hutan Jati yang Risau
14 Agustus 2015 \\ \\ 378

Hingga tahun 2004, menyebut nama Warma Sahmedi (55) di Konawe Selatan, Kendari, dan sekitarnya di Sulawesi Tenggara, yang akan lekat di pikiran orang adalah pembalak hutan. Lebih dari lima tahun keluar-masuk hutan menebang pohon dan menyelundupkan kayu tebangan adalah alasan lekatnya ingatan ini.

Namun, perubahan besar yang diawali karena kesadaran terjadi. Sepuluh tahun terakhir, Warma aktif menggerakkan warga berhimpun dalam koperasi yang anggotanya adalah pemilik lahan jati dan lahan telantar yang kemudian ditanami jati. Lahan anggota pula yang menjadi modal awal koperasi.

Koperasi yang diberi nama Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) itu dalam praktiknya mendata seluruh lahan anggota. Yang memiliki tanaman jati tua, bisa ditebang lalu ditanami kembali. Begitu juga lahan telantar. Dalam pendataan, seluruh bagian di sekitar lahan ikut didata, seperti keberadaan tanaman atau hewan endemik, sumber air, dan tingkat kemiringan.

Walau menjadi pemilik lahan, anggota koperasi tidak begitu saja bisa menebang jati milik mereka. Ada syarat ketat, seperti diameter pohon minimal 30 sentimeter dan tinggi minimal 7 meter. Jati tidak ditebang jika ada sarang burung atau di sekitar tempat itu ada sumber air. Banyak lagi syarat lain.

"Kami memiliki tim pemetaan dan survei yang turun mengecek jika ada anggota memohon menebang jati mereka. Izin akan keluar jika tanaman memenuhi syarat untuk ditebang. Dalam penebangan, tim mencatat dan menandai setiap potongan dengan kode yang berisi nomor lahan, nomor keanggotaan, dan urutan potongan dari bagian bawah ke atas," kata Warma.

Pencatatan terus berlanjut saat digergaji hingga diangkut ke kontainer. "Pencatatan ini kami sebut lacak balak. Tujuannya memastikan tak ada kayu ilegal yang diproses dan dijual. Ini juga menjadi pertanggungjawaban dan membantu aparat memantau kayu. Intinya, kami ingin anggota mendapat hasil dari tanaman milik mereka dengan tetap menjaga lingkungan sekitar," kata bapak dua anak ini.

Kegigihan Warma dan para anggota mengelola koperasi dengan tata kelola hutan berbasis kelestarian membuat KHJL dalam waktu dua tahun menjadi koperasi pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang mendapat sertifikat dari Forest Stewardship Council dan juga sertifikat legalitas kayu VLK dari PT Sucofindo. Sertifikat yang berarti pengakuan untuk tata kelola hutan berbasis kelestarian.

Keberhasilan ini membuat program yang dijalankan KHJL diadopsi di banyak tempat di Indonesia. Koperasi ini bahkan menjadi tempat kunjungan dan belajar dari berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri.

Miskin meski kaya

Sulawesi Tenggara adalah salah satu penghasil jati dengan kualitas bagus. Jati bagi sebagian warga Sultra adalah tradisi dan menjadi warisan turun- temurun. Namun, selama ini banyak warga merasa kesulitan jika ingin menebang jati di lahan milik mereka. Izin ke berbagai pihak yang memakan waktu dan biaya harus diurus. Mereka khawatir dituduh membalak, mengingat lahan mereka dekat kawasan hutan lindung.

Dalam kondisi terjepit, warga kerap merelakan kayu mereka dibeli perusahaan atau cukong kayu dengan harga murah karena tak ingin berurusan dengan aparat soal perizinan. Tak heran, banyak warga yang miskin walau memiliki ribuan pohon jati.

Masuknya cukong di tengah situasi ini membuat pembalakan kerap terjadi dengan melibatkan warga. Warma salah satunya. Datang ke Kendari, ibu kota Sultra, sebagai transmigran pada 1980, lelaki asal Bandung ini akhirnya tak kuat menahan godaan dan terjerumus menjadi pembalak.

"Dari 1997 saya sudah keluar-masuk hutan. Saya pernah ditahan gara-gara kayu, sering rugi dan habis-habisan karena harus merelakan kayu hasil curian sekaligus membayar sogokan," katanya.

Saat Jaringan untuk Hutan (Jauh) bekerja sama dengan Telapak masuk pada 2003 dan mengajak warga menanam jati dalam program hutan tanaman rakyat (HTR) dengan lahan yang dijanjikan pemerintah, Warma yang paling gigih menentang. Dia memprovokasi warga menolak rencana ini. Namun, dengan berbagai pendekatan dan pemikiran tentang kerusakan jika pembalakan terus terjadi, Warma akhirnya bersedia berdiskusi.

"Saya mempelajari, berdiskusi, dan mendapat banyak masukan. Setelah paham, saya akhirnya tertarik dan menyatakan akan ikut program penanaman jati. Saya berhenti total mencuri kayu pada 2004," katanya.

Saat menyatakan ikut program penanaman jati, Warma menghadapi kenyataan bahwa lahan yang dijanjikan pemerintah ternyata tak jelas. Namun, kesadaran dan keinginan kuatnya tak membuatnya lari dan kembali ke hutan. Dia justru mengajak warga desa menanam jati di hutan milik mereka masing-masing dan mengelolanya dalam sebuah koperasi.

Tak hanya warga yang punya lahan, orang-orang yang dulu ikut bersamanya membalak hutan juga diajak serta. Dia meyakinkan, dengan dikelola dalam koperasi, warga bukan hanya akan terbantu jika akan memanen jati mereka, melainkan juga bisa menjaga lingkungan. Warma pun mengajak warga menanam berbagai jenis tanaman tumpang sari sembari menunggu jati dan tetap mengurus pekerjaan atau lahan kebun lainnya.

Menghadapi cukong

Mengajak warga menanam pohon dan mendirikan koperasi sungguh perjalanan yang tidak mulus bagi Warma. Setiap hari ia bolak-balik naik motor hingga puluhan kilometer menemui warga untuk mengajak sekaligus berkonsolidasi. Karena jaraknya jauh, ia kerap pulang larut malam dan harus pula berhadapan dengan cukong kayu. Cukong kayu ikut membuat urusan izin pendirian koperasi menjadi rumit. Butuh setahun sejak dirintis untuk mendirikan KHJL.

Keseriusan Warma membuat kian banyak warga bergabung. Awal dirintis pada 2003, KHJL hanya beranggotakan 50-an orang dengan lahan sekitar 50 hektar. Pada 2015, jumlah anggota mencapai 740 orang dengan lahan milik anggota 750,44 hektar. Koperasi ini juga mendirikan usaha penggergajian kayu.

Fakta ini pula yang membuat Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Sultra memercayakan lahan negara seluas 4.690 hektar untuk dikelola KHJL dalam program HTR. Sebagai apresiasi atas kepercayaan ini, dalam waktu beberapa bulan, KHJL sudah membuat demplot di areal seluas 20 hektar yang diisi beragam tanaman, di antaranya jati, sengon, dan bitti. Tujuannya untuk pengayaan jenis tanaman.

Menjadi koperasi yang diadopsi di sejumlah tempat yang juga membuat sertifikat keluar di sejumlah daerah membuat peminat kayu jati bersertifikat asal Konawe Selatan kini berkurang. Kerisauan menghinggapi Warma untuk berpikir mencari solusi.

"Pembeli kayu saat ini mudah mendapatkan kayu bersertifikat di Pulau Jawa dengan biaya transportasi lebih murah. Kami sedang memikirkan agar ada industri furnitur yang lebih bagus di sini, mungkin bekerja sama dengan investor, agar koperasi tetap jalan dan minat warga menanam jati tidak luntur," katanya. Oleh Reny Sri Ayu

Sumber: Kompas | 14 Agustus 2015

Berikan komentar.