TRP
Kota Cerdas yang Memanusiakan Warga
14 Agustus 2015 \\ \\ 514

Semakin banyak orang yang akan tinggal di kota-kota di Indonesia ke depan. Seperti juga terjadi di berbagai tempat di dunia, orang berpindah dari desa ke kota karena kota memberi kesempatan ekonomi lebih baik. Pada saat bersamaan, kota juga mendapat manfaat besar dari berpindahnya penduduk ke kota.

Dalam sejarah peradaban, kemajuan suatu masyarakat membawa perpindahan penduduk dari desa ke kota ketika pertanian on farm dapat dikerjakan lebih sedikit orang berkat kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang berlebih lalu berpindah ke kota, bekerja di kawasan industri manufaktur di sekitar kota. Ketika ekonomi berkembang, industri jasa dan kegiatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi menjadi penggerak utama. Diversifikasi pekerjaan semakin melebar dan kota dituntut beradaptasi terhadap perubahan itu.

Kota-kota di Indonesia mengalami evolusi sama. Jakarta dan Surabaya pernah menjadikan industri manufaktur sebagai motor penggerak kehidupan. Semakin ke sini, Jakarta dan Surabaya memilih mengembangkan industri jasa dan industri kreatif.

Laporan McKinsey Global Institute tahun 2012 tentang Indonesia semakin relevan saat ini. Pada tahun 2030, hanya 15 tahun dari sekarang, diperkirakan 71 persen penduduk tinggal di kota, naik dari 53 persen saat ini.

Akan lahir kota-kota baru. Kota-kota yang dapat beradaptasi akan tumbuh dan yang gagal akan mati.

Meski urbanisasi menimbulkan persoalan bagi kota, pertumbuhan kota menyumbang nyata pada perekonomian nasional. Sumbangan kota-kota pada perekonomian nasional kini sekitar 74 persen dan pada tahun 2030 menjadi 86 persen.

Kota cerdas, manusiawi

Belajar dari pengalaman kota-kota yang berhasil berkembang menjadi pusat pertumbuhan, seperti London atau Tokyo, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi kota.

Tempat-dalam hal ini tempat-tempat di dalam kota-menjadi syarat penting agar kota dapat tumbuh sekaligus nyaman ditinggali. Richard Florida dalam The Rise of the Creative Class edisi ulang tahun ke-10 (2012) menekankan, seseorang-terutama yang berkecakapan tinggi-memutuskan tinggal di kota tertentu bukan semata-mata karena mengejar pekerjaan dan penghasilan. Hal ini terjadi pada orang-orang muda generasi X dan sekarang generasi Y.

Bahkan teknologi digital yang "membunuh" ruang, waktu, dan tempat tidak dapat menggantikan nilai penting penyediaan prasarana oleh kota. Tidak hanya untuk bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus dapat menjawab kebutuhan sosial, seperti menurunkan ketimpangan kesejahteraan antarwarga atau antarkelompok, menampung keberagaman budaya di masyarakat, dan yang sering luput diperhatikan menyediakan dalam satu area untuk industri keuangan, media, dan kegiatan inovasi.

Berangkat dari perkembangan di atas, harian Kompas bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung membuat Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) yang sudah berlangsung. Penghargaan bagi kota-kota yang mendapat skor terbaik sudah berlangsung di Jakarta, Kamis (13/8).

Ada sejumlah definisi kota cerdas yang umumnya mengacu pada penggunaan teknologi digital dan informasi dalam menjalankan fungsi kota. IKCI tidak menilai penggunaan teknologi informasi apa adanya, tetapi melihat pemanfaatan teknologi informasi sebagai pengungkit (enabler) dalam mengelola kota.

IKCI ingin melihat bagaimana kota-kota di Indonesia mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memakmurkan masyarakat kota dan memberi kesempatan kepada setiap individu dan kelompok secara adil dan merata.

Dari sisi ekonomi artinya kota dapat memaksimalkan sumber daya kota dan warganya; dari aspek sosial menciptakan suasana aman, nyaman, dan mudah berinteraksi sosial di antara warga ataupun antara warga dan pemerintah; serta dari sisi lingkungan menyediakan tempat tinggal sehat, hemat dalam konsumsi energi, dan memiliki tata kelola sumber daya manusia yang baik sebagai unsur pengungkit.

Dengan kata lain, IKCI ingin melihat kota sebagai satu kesatuan holistik dan peran pemerintah kota serta warga kota dalam menciptakan kota cerdas yang juga memanusiakan warganya. Oleh karena itu, suara warga tentang kotanya juga menjadi faktor yang dinilai.

Meskipun kota-kota yang mendapat skor tertinggi ditetapkan dengan menilai ketiga aspek utama dan aspek pengungkit, ternyata kota yang mendapat skor akhir tertinggi tidak berarti mendapat skor tertinggi untuk semua aspek. Dengan demikian, kota-kota yang memenangi penghargaan sekalipun tetap perlu memperbaiki aspek-aspek yang masih belum dikelola dengan baik.

Hal itu terlihat dari ke-15 finalis IKCI, termasuk pemenang, belum ada yang mencapai tahap cerdas di dalam pengukuran semua aspek. Semuanya baru mencapai aras ketiga dari lima aras tahap perkembangan kota cerdas, yaitu tahap scattered (terserak).

Pada tahap "terserak" kota sudah intensif menerapkan konsep kota cerdas, tetapi masih perlu banyak pembenahan. Tahap berikut adalah integratif dan tertinggi tahap cerdas. Dua tahap terbawah adalah ad hoc, yaitu belum ada inisiatif. Tahap di atasnya adalah inisiatif, yaitu sudah ada inisiatif, tetapi pelaksanaan masih parsial.

Setelah penilaian usai

Banyak pertanyaan diajukan kepada Redaksi Kompas, setelah penilaian lalu apa selanjutnya? Bagaimana dengan kota-kota yang belum berhasil mendapat penghargaan, sementara pengelola dan warga juga ingin kotanya maju? Bagaimana agar para peraih penghargaan mencapai tahap cerdas?

Saat merencanakan peliputan dan pelaksanaan IKCI, Kompas ingin menawarkan cara memahami pembangunan kota, yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam kota (aspek manusia) dengan menggunakan sejumlah pengungkit, di antaranya teknologi informasi, tata kelola, dan sumber daya manusia.

Dalam diskusi kelompok terfokus oleh Kemitraan Habitat di Jakarta, Rabu (12/8), dibahas pengetahuan untuk menjawab peluang dan tantangan. Bahasan menyinggung, antara lain, kota yang layak dan nyaman huni adalah yang berfokus kepada orang, yaitu warga dan sumber daya di pemerintahan.

Pemerintah kota seyogianya menyadari perannya sebagai abdi masyarakat sehingga menempatkan warga kota sebagai sosok berdaulat. Konsekuensinya, pemerintah kota perlu memiliki kepekaan dan kemampuan memahami kebutuhan-kebutuhan warga kota dan memenuhinya bukan hanya dari aspek fisik.

Tantangan terberat justru membangun modal sosial warga kota melalui komunikasi dan menumbuhkan rasa saling percaya agar muncul rasa memiliki untuk bersama-sama maju. Oleh NINUK MARDIANA PAMBUDY

Sumber: Kompas | 14 Agustus 2015

Berikan komentar.