TRP
Pengelolaan Populasi untuk Kecerdasan...
14 Agustus 2015 \\ \\ 606

Kota Bandung boleh berbangga dengan taman tematik yang nyaman. Namun, ibu kota Jawa Barat tersebut hingga kini masih menghadapi masalah pelik, soal sampah.

Data Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Jumat (7/8), menunjukkan, kota berpenduduk sekitar 2,5 juta ini menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah per hari. Direktur Utama PD Kebersihan Deni Nurdyana menjelaskan, dari jumlah itu, paling banyak 1.200 ton sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu hambatan adalah armada pengangkut sampah. "Yang diolah warga juga masih sedikit. Sisanya menumpuk di tempat pembuangan sampah liar atau di bantaran sungai," ujar Wawan Ridwan, warga kawasan Cicadas, Kota Bandung. Kondisi itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga kota berjuluk "Parijs van Java" ini.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang juga mencetuskan ide Pertemuan Kota Cerdas Asia Afrika pada peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, April lalu, berkomitmen mewujudkan kota cerdas untuk mencapai peradaban yang lebih baik pada masa depan. Sampah pun menjadi persoalan yang segera diatasi.

Kota Bandung pun kini melangkah di jalan yang benar. Sampah pelan tetapi pasti mulai teratasi. Hal ini memang tidak mudah sebab sejalan dengan The Bandung Declaration on Smart Cities, pemimpin kota di Asia Afrika mengakui, masalah baru yang muncul saat ini sebagai akibat dari meningkatnya populasi. Ledakan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan layanan dan infrastruktur perkotaan yang lebih baik. Peningkatan populasi juga mengakibatkan masalah lain, seperti lingkungan hidup, pelayanan publik yang buruk, sampai penurunan kualitas hidup warga.

Sampah pernah membelenggu Kota Tangerang, Banten. Namun, saat ini jangan sekali-kali melintas sembari membuang sampah sembarangan di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh. Warga bisa mengamuk. Mereka akan sangat marah dan menyuruh segera mengambil kembali sampah yang dibuang tadi dan angkat kaki dari tempat itu.

"Masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan sekitarnya. Mereka tidak suka kampungnya kotor. Mereka membentuk komunitas bernama Paguyuban Masyarakat Kenanga (PMK)," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Ivan Yudianto, Senin (10/8).

Di kelurahan itu tak terlihat sampah berserakan. Warga akan membuang sampah di dekat markas PMK serta anggota komunitas dan warga putus sekolah akan mengangkut sampah dari rumah ke rumah. "Kami, komunitas yang sudah terbentuk ini, memberikan edukasi berupa informasi terhadap masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan memanfaatkan sampah. Mengolah sampah memiliki nilai dan banyak manfaat. Sekarang semua warga sudah sadar akan kebersihan lingkungannya," kata Fahrul Rozi (37), pendiri PMK.

PMK adalah komunitas pertama di Kota Tangerang yang peduli atas sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, melalui Fahrul Rozi, bertumbuh kembang komunitas yang mengelola sampah.

Ivan mengatakan, volume sampah yang diproduksi warga dan industri di Kota Tangerang dan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Rawa Kucing, Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, mencapai 1.000 ton per hari. Sekitar 300 meter kubik sampah per hari diolah di tingkat warga menjadi sampah bernilai ekonomi yang ditampung bank sampah dan selebihnya ditangani komunitas warga.

Kepala Tempat Pembuangan Akhir Rawa Kucing Marsan mengatakan, di lahan 35 hektar ini, yang terpakai adalah 20,83 hektar. Seluas 2,3 hektar dari lahan digunakan sebagai zona aktif (pemrosesan sampah) dan 18,53 hektar lahan menjadi zona pasif.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, penataan lingkungan tidak hanya dilakukan komunitas. Pemerintah memberikan contoh kepada warganya dengan menata perkantoran pemerintah sebagai kantor ramah lingkungan (eco-office), baik di pusat pemerintahan Kota Tangerang hingga kantor-kantor kecamatan dan kelurahan.

Kantor ramah lingkungan meliputi beragam program penghematan energi listrik, pemanfaatan kertas bekas, pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang (reduce, reuse and recycle/3R) sampah kantor, pengelolaan bank sampah, penghematan air bersih, penataan lanskap gedung, konservasi air (lubang resapan biopori atau sumur resapan), serta penghijauan dalam dan luar kantor.

Sisi lain bagian lingkungan cerdas adalah inventarisasi emisi pencemaran udara untuk mengetahui potensi pencemar udara dengan parameter CO, CO2, NOx, SO2, PM10, Pb, dan hidrokarbon yang dapat menurunkan kualitas udara. Pada 2014 Kota Tangerang meraih ASEAN Environmentally Sustainable City Award kategori udara bersih tingkat ASEAN.

Gila taman

Selain Bandung, kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang identik dengan taman nan nyaman bagi warga adalah Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, di Surabaya, taman menjadi bagian dari aktivitas warga.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun dijuluki gila taman. Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya ini gusar ketika ada celetukan suhu udara di Surabaya sangat panas. Rata-rata suhu udara di kota dengan penduduk 2,9 juta jiwa ini sekitar 32 derajat celsius.

Untuk menjawab persoalan suhu itu, Surabaya tidak hanya membangun taman, yang kini mencapai 50 taman. Ruang terbuka hijau terus ditambah, salah satunya dengan menyulap 12 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum menjadi taman yang asri lengkap dengan air mancur. Semua taman dilengkapi sarana olahraga dan bermain sehingga kini menjadi wisata alternatif atau sarana berolahraga.

Kebijakan Risma untuk menghilangkan kesan kota dengan suhu paling panas di Indonesia adalah dengan menciptakan serta mendorong warga sukarela merdeka dari sampah. Melalui kebijakan green and clean di 33 kecamatan, warga Surabaya dilibatkan membuat pengolahan sampah. Surabaya juga mendorong pemanfaatan sampah sebagai pembangkit listrik. Seperti di Rumah Kompos Bratang, sampah diolah menjadi tenaga listrik berdaya 4.000 watt untuk menerangi taman.

Kini, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan swasta sedang merakit alat pembangkit listrik tenaga sampah yang lebih besar lagi di Tempat Pembuangan Akhir Benowo, yang dapat menghasilkan listrik berdaya 10 Megawatt. Listrik yang dihasilkan nantinya dibeli PT PLN.

Sumber daya manusia

Pemkot Depok, Jawa Barat, lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi melalui penyiapan sumber daya manusia terampil. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, program itu pun masih terkendala keterbatasan sarana prasarana.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Dewi Retno Utami menjelaskan, di bawah pimpinan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, pemkot berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan. "Tiga dari delapan program unggulan Wali Kota terkait pendidikan," ujar Dewi di kantor Wali Kota Depok, Senin.

Tiga program pendidikan yang kini dikerjakan Pemkot Depok antara lain menggratiskan biaya pendidikan tingkat TK-SMA dan menyediakan 100 beasiswa kuliah untuk siswa berprestasi. Pemkot Depok bekerja sama dengan enam perguruan tinggi negeri untuk beasiswa pendidikan.

Tahun 2010, biaya pendidikan gratis ditujukan untuk siswa SD dan SMP. Tahun berikutnya, biaya pendidikan gratis diterapkan untuk jenjang pendidikan yang lebih luas, yakni TK sampai SMA. "Untuk sementara, biaya pendidikan gratis hanya untuk siswa sekolah negeri. Untuk siswa sekolah swasta, kami bantu dalam bentuk dana hibah," kata Dewi.

Pemkot Depok berkomitmen membangun sebuah SMA atau SMK negeri di setiap kecamatan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Pada 2009, angka partisipasi murni SD 97,20 persen, SMP 81,07 persen, SMA 67,11 persen. Keterbatasan sekolah negeri diyakini jadi penyebab angka putus sekolah di Depok tinggi.

Menurut Nur Mahmudi, menyiapkan sumber daya manusia terampil memang menjadi program utama untuk menggerakkan perekonomian kota itu. Tahun 1999, Kota Depok hanya dihuni sekitar 900.000 penduduk. Kini, penduduknya 1,4 juta warga.

Dengan APBD yang hanya Rp 2 triliun per tahun, Pemkot Depok sadar kunci pembangunan kota terletak pada kualitas warga. Industri kreatif pun digerakkan warga, dan berkontribusi 13 persen terhadap nilai produk domestik regional bruto Kota Depok. Industri kreatif juga menyerap tenaga kerja.

Namun, sebagai kota padat penduduk, Depok juga menghadapi masalah lain, seperti banjir, penataan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah.

Sebaliknya, warga Kota Semarang, Jawa Tengah, kini lebih menyukai naik angkutan umum, terutama bus rapid transit (BRT), yang berkembang sejak 2010. Dengan ongkos hanya Rp 3.500 untuk umum dan Rp 1.000 untuk pelajar, bus itu sudah melayani sejumlah kawasan hingga empat koridor.

"Saya berharap layanan bus ini bisa diperpanjang hingga pukul 21.00 setiap hari. Ini juga sangat membantu pekerja informal," kata Prasetyo (37), warga Pedurungan, Kota Semarang.

Bus berkapasitas hingga 80 orang itu nyaman sebagai angkutan umum. Bus berpendingin udara itu bersih dan tepat waktu. Hingga Agustus 2015, empat koridor dengan lebih dari 50 armada siap melayani penumpang.

Beroperasinya BRT adalah salah satu langkah Pemkot Semarang dalam menghadapi problem perkotaan seiring dengan jumlah penduduknya yang tahun 2015 mencapai 1,7 juta orang. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang M Farhan menyatakan, layanan BRT bersinergi dengan angkutan umum lain. BRT pun kian diminati warga. (DNA/WHO/SEM/DMU/ETA/DEN/PIN/TRA)

Sumber: Kompas | 14 Agustus 2015

Berikan komentar.