TRP
Segel-menyegel demi Kepatuhan
14 Agustus 2015 \\ \\ 368

Rombongan kami terhenti sesaat ketika menghadapi jalanan yang berlumpur tebal akibat hujan malam sebelumnya. Sebagian iring-iringan yang menggunakan "kendaraan kota" terpaksa balik kanan, sedangkan sebagian lagi meneruskan perjalanan. Kali ini dengan menumpang kendaraan bak terbuka milik masyarakat.

Beruntung, perjalanan selama empat jam dari Kota Pekanbaru di Riau menuju Pelalawan saat itu tak seterik hari-hari sebelumnya. Cuaca mendung tanpa hujan. Dari jalan di pusat pemerintahan Kota Pelalawan, kendaraan yang kami tumpangi melewati jalanan berdebu yang bertambah tebal saat truk-truk raksasa pembawa panenan kayu akasia melintas dari arah berlawanan.

Perjalanan itu dilanjutkan dengan menggunakan ponton untuk melintasi Sungai Pelalawan. Rombongan yang dipimpin Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani akan memasang segel dan papan pengumuman bahwa sedang dilakukan penyelidikan atas 15 lokasi lahan yang terbakar. Upaya ini untuk pertama kali dilakukan sebagai proses hukum kejahatan dugaan pembakaran hutan dan lahan.

Lokasi penyegelan pertama adalah kawasan PT HSL yang menyuplai akasia bagi perusahaan pulp and paper. Di sana ditaksir 1.000 hektar lahan terbakar. Secara kasatmata, setidaknya terdapat dua bukit yang menghitam yang menunjukkan bekas kebakaran.

Lokasi kedua adalah perkebunan sawit yang melintasi lahan PT RGMS. Jalanan berlumpur memaksa sebagian iring- iringan kendaraan tak dapat melanjutkan perjalanan.

Perjalanan melewati kebun sawit yang baru berusia 1-3 tahun serta tenda-tenda terpal hunian keluarga pekerja kebun. Di beberapa titik terlihat bekas-bekas kebakaran lahan yang sudah ditumbuhi rumput setinggi 30 cm.

Bergerak lebih jauh dijumpai lahan yang masih berasap. Menandakan ada bara di dalam lahan bergambut. Di lahan yang terbakar itu terdapat tanaman sawit setinggi manusia dewasa yang sebagian besar masih menunjukkan hijauan daun muda dan umbut yang segar.

Di lokasi ini, aparat KLHK memasang garis penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berwarna kuning dan papan pengumuman berwarna merah di depan kebun yang berhadapan dengan jalan. Batang plang papan pengumuman ditanam sedalam 30 sentimeter dan disemen.

"Areal ini dalam proses penyelidikan atas dugaan kejahatan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dilarang melakukan kegiatan apa pun di areal bekas terbakar," tertulis dalam plang itu.

Penyegelan ini merupakan strategi untuk menggagalkan niat pelaku membakar lahan untuk membuka dan membersihkan lahan. "Selama proses hukum, pengelola atau pemilik lahan tidak bisa masuk ke lokasi, apalagi memanfaatkan lahan itu," kata Rasio.

Harapannya, masyarakat ataupun korporasi melihat bahwa pembakaran merupakan tindakan sia-sia karena proses hukum menyertakan "penghentian" kegiatan di lokasi. Berbeda dengan proses masa lalu yang hanya menghukum pelaku dengan kurungan 1-2 tahun, tetapi masih bisa menggunakan lahannya.

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo berharap terobosan ini diiringi langkah-langkah berkelanjutan. Di antaranya, meninjau ulang hak pengelolaan atau pemanfaatan hutan/lahan yang diberikan negara.

Dalam berbagai perundangan dan perizinan hutan tanaman industri ataupun perkebunan, tercantum kewajiban pemegang hak untuk melindungi arealnya dari kebakaran. Sayangnya, pemberian kewajiban ini belum diiringi pengawasan yang baik.

Dalam audit kepatuhan, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Pengelola REDD+ di Riau tahun lalu menemukan 17 perusahaan HTI dan perkebunan tak patuh pada ketentuan ini. Temuan ini seharusnya cukup membuat pemerintah atas nama negara menarik kembali hak pemanfaatan HTI ataupun hak guna usaha perkebunan karena lalai dan tidak melakukan tanggung jawabnya.

Peninjauan lain yaitu pada poin "kemanusiaan", kebun kelapa sawit dimiliki masyarakat kecil. Banyak ditemukan masyarakat kaya yang menggunakan kedok "masyarakat kecil" untuk memperoleh pemakluman dari aparat.

Pada UU Perkebunan, penguasaan lebih dari 25 hektar harus dikategorikan sebagai badan hukum. Pada praktiknya, banyak pemilik lahan bermodal yang kongkalikong dengan aparat setempat. Mereka memperoleh surat kepemilikan tanah (SKT) dengan luasan hingga ratusan hektar. Penyimpangan lain, terjadi dalam mekanisme kewajiban mengurus alih fungsi hutan jika lahan itu masuk dalam kawasan hutan.

Modus seperti itu umumnya dipakai perambah di kawasan hutan, baik hutan konservasi maupun hutan produksi yang "tak bertuan" atau ditelantarkan pemegang hak. Kalau proses alih fungsi telah dilakukan, pemilik lahan dengan kategori kepemilikan 25 hektar harus diperlakukan sebagai korporasi. Artinya, mereka wajib memenuhi berbagai izin lingkungan dan memiliki dana operasional serta sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan/lahan.

"Masukan-masukan seperti ini akan kami dalami. Komitmen kami, penegakan hukum ini bisa menimbulkan efek jera dan menghentikan pembakaran lahan yang selama 17 tahun tak bisa diselesaikan," kata Rasio.

Penyegelan bisa jadi merupakan langkah baik untuk memotong motif pembakaran hutan dan lahan. Namun, itu perlu dilakukan secara konsisten diiringi pengawasan/monitoring secara jelas mengingat lokasinya jauh dari akses masyarakat.

Kekuatan KLHK, yaitu satuan polisi kehutanan reaksi cepat dan balai-balai yang ada di daerah, harus rajin turun ke lapangan untuk mengecek penyegelan. Jangan sampai penyegelan dilakukan tanpa pemantauan setelahnya sehingga korporasi/masyarakat bisa mempecundangi aparat-diam-diam tetap mengusahakan lahan terbakar. Oleh ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas | 12 Agustus 2015

Berikan komentar.