TRP
Sasar Hutan Konservasi, Komitmen Diragukan
11 Agustus 2015 \\ \\ 491

JAKARTA — Sejumlah pihak menyayangkan upaya pemerintah yang akan mengakomodasi eksploitasi minyak dan gas di kawasan hutan konservasi. Langkah ini menunjukkan pemerintah masih mengandalkan energi fosil dibandingkan memanfaatkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan-yang hingga kini belum dioptimalkan.

Pelegalan hutan konservasi sebagai lokasi tambang ini menjadi isu krusial dalam merevisi UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selama ini, UU melarang aktivitas tambang, termasuk minyak dan gas (migas).

"Kawasan konservasi yang ingin disikat habis ini menunjukkan pemerintah tak punya strategi pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang mumpuni. Pemerintah masih berfokus pada energi fosil," kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia, Senin (10/8) di Jakarta.

Kecenderungan global saat ini, negara-negara berlomba mengurangi ketergantungan pada energi fosil, termasuk minyak dan batubara. Sumber energi ramah lingkungan, seperti bioenergi, angin, cahaya matahari, dan pasang surut, dimaksimalkan untuk meningkatkan elektrifikasi.

Henri yang juga anggota tim penyusun rancangan UU sebagai penyempurnaan UU No 5/1990 mengatakan, penggunaan hutan konservasi sebagai lokasi tambang akan memunculkan perdebatan tak berujung. "Ini tak perlu terjadi kalau pemerintah konsisten memanfaatkan energi terbarukan," katanya.

Pun, pakar ekologi satwa liar Institut Pertanian Bogor, Hadi Alikodra, menolak aktivitas migas di hutan konservasi. Fungsi hutan konservasi sebagai benteng terakhir plasma nutfah dan perlindungan berbagai jenis makhluk hidup serta jasad renik berisiko terganggu.

"Kalau untuk geotermal, oke saya setuju. Kawasan konservasi bisa dimanfaatkan. Tetapi, kalau untuk minyak, risiko kerusakan dan pencemaran terlalu tinggi bagi ekosistem. Jangan sampai ke sana," katanya.

Risiko aktivitas tambang migas itu di antaranya flare instalasi tambang dan ceceran tumpahan minyak. Eksploitasi dan eksplorasi migas juga butuh lokasi yang luas. Hal ini akan semakin membebani kawasan konservasi.

Dikonfirmasi terkait permintaan aktivitas migas di dalam kawasan hutan konservasi, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tachrir Fathoni mengakui. "Itu (pembahasan usulan) sedang digodok tim. Itu materi yang harus didiskusikan sehingga belum tahu hasilnya," katanya.

Ia mengatakan, permintaan itu realitas kebutuhan saat ini setelah sebelumnya panas bumi berhasil diperbolehkan dalam kawasan konservasi. Ditekankan pula, Indonesia sedang membutuhkan percepatan penyediaan energi yang sebagian besar terdapat di kawasan konservasi.

Permintaan dari perusahaan migas untuk itu terus mengalir. "Permintaan oleh asosiasi dan Pertamina memang terus-menerus ada. Mereka minta difasilitasi agar bisa legal berbakti kepada bangsa dan negara untuk menyediakan energi tanpa melanggar aturan," katanya.

Ia menekankan, apa pun keputusan yang diambil tim penyusun revisi UU, draf harus disetujui DPR. (ICH)

Sumber: Kompas | 11 Agustus 2015

Berikan komentar.