TRP
Investasi Ancam Lahan Pertanian Produktif
11 Agustus 2015 \\ \\ 562

INDRAMAYU — Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, berdampak pada kian menariknya peluang investasi di kedua daerah pesisir utara itu. Namun, peluang investasi itu secara terbuka akan mengancam lahan-lahan pertanian produktif yang menjadi lumbung pangan nasional jika tidak ada upaya dari pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Indramayu, misalnya, berencana merevisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menyikapi kemungkinan masuknya investor. Revisi tata guna lahan itu meliputi sejumlah wilayah yang peruntukannya diubah, dari lahan pertanian menjadi kawasan industri.

Sejumlah areal pertanian di wilayah selatan kabupaten itu, yakni di Kecamatan Terisi dan Cikedung, yang juga lokasi tempat pintu keluar Tol Cipali di Indramayu, telah dilirik investor peternakan ayam. Empat perusahaan ternak ayam berencana membuka peternakan di kawasan itu. Satu perusahaan keripik singkong juga sedang mengurus izin untuk membangun pabrik.

"Masuknya investor pasti akan berdampak pada alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi, sampai saat ini, dampaknya tidak signifikan sebab di Terisi dan Cikedung yang akan dibangun usaha peternakan ayam dan keripik singkong itu bukan lahan beririgasi teknis. Yang menjadi perhatian kami adalah penyelamatan lahan produktif yang beririgasi teknis," kata Rukanda, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Indramayu, Senin (10/8), di kantornya.

Indramayu telah memiliki Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2012. Dalam perda itu disebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 97.000 hektar. Lahan itu dicadangkan sebagai lahan abadi pertanian pangan di Indramayu. Dengan keluarnya perda itu, idealnya investor tidak lagi menyasar kawasan produktif dalam proyek usaha mereka. Namun, di sisi lain kepemilikan sawah produktif itu berada di tangan perorangan atau warga negara yang hak privatnya diakui negara.

"Kami memang punya Perda RTRW, tetapi sawah itu, kan, milik petani atau warga. Mereka punya hak untuk menjual tanah mereka. Hak privat itu diakui negara. Di sinilah sebenarnya ancaman itu berada. Ketika investor kian bergeser ke arah Indramayu dan Cirebon, lahan produktif di tempat-tempat strategis bukan tidak mungkin akan dilirik mereka," ujar Rukanda.

Indramayu rata-rata menyumbang gabah kering panen (GKP) di atas 1,5 juta ton per tahun. Luas areal tanam padi daerah itu 114.000 hektar, yang terdiri dari lahan beririgasi teknis dan nonteknis. Jika tidak ada upaya cepat dari pemerintah mengatasi risiko alih fungsi lahan, Rukanda mengkhawatirkan petani tergiur menjual lahan untuk industri dan permukiman.

"Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B disebutkan akan ada insentif kepada petani yang membiarkan lahan produktif itu tetap sebagai lumbung pangan. Akan tetapi, kami sampai sekarang di daerah belum jelas mengenai insentif itu. Seperti apa insentif itu diberikan dan bagaimana aplikasinya," kata Rukanda.

Kompensasi atau insentif kepada petani itu bisa diberikan dalam bentuk pupuk, benih, dan obat-obatan gratis, termasuk jaminan pendidikan bagi anak- anaknya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Indramayu Wawan Idris mengatakan, sumbangan pertanian bagi pendapatan daerah relatif kecil. Sumbangan terbesar saat ini berasal dari ladang minyak dan investasi industri. Melihat potensi yang berkembang setelah Tol Cipali beroperasi, Pemkab Indramayu juga ingin menikmati peningkatan pendapatan melalui sektor lain di luar pertanian.

"Sektor pertanian belum mampu menaikkan kesejahteraan daerah. Ini masalahnya," ucap Wawan. (rek)

Sumber: Kompas | 11 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.