TRP
Daerah Ikut Bangun KA
10 Agustus 2015 \\ \\ 775

JAKARTA — Program pemerintah untuk membangun jaringan kereta api di sejumlah daerah disambut antusias oleh pemerintah daerah. Dukungan mereka diwujudkan melalui pembuatan peraturan gubernur dan juga menyediakan dana untuk membangun transportasi massal itu.

Beberapa pejabat di beberapa daerah, yang ditemui pekan lalu, mengatakan, mereka siap mewujudkan pembangunan transportasi kereta api.

Kepala Satuan Kerja Proyek Kereta Api Trans-Sumatera di Aceh dari Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Abdul Kamal mewakili Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut Hendy Siswanto mengatakan, kereta api sangat penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur lintas timur Aceh. Kereta api pun bisa menjadi alat meningkatkan arus perdagangan Aceh-Sumut, terutama dalam distribusi barang Aceh-Sumut.

Dekan Fakultas Teknik Unsyiah Mirza Irwansyah mengatakan, kereta api sangat penting sebagai alternatif moda transportasi guna mengurai kepadatan kendaraan bermotor di jalur lintas timur Aceh. Hal itu mendesak karena jumlah volume kendaraan bermotor semakin padat di lintas timur Aceh dari tahun ke tahun.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Asisten II Bidang Perekonomian Kalimantan Tengah Syahrin Daulay mengatakan, jalur rel kereta api di provinsi itu akan menghubungkan Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya menuju Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan dan sampai ke Batanjung di Kabupaten Kapuas. Selain untuk transportasi umum, jalur itu juga untuk memudahkan distribusi batubara dari tambang ke pelabuhan.

Jaminan risiko

Syahrin menyampaikan, Konsorsium China Railway Group Limited-PT Mega Guna Ganda Semesta telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak pada 14 Januari untuk masa konsesi selama 50 tahun. Konsorsium juga telah membentuk PT Perkeretaapian Tambun Bungai. "Karena ini adalah proyek jangka panjang, konsorsium meminta jaminan risiko politik bahwa proyek ini tetap bisa berjalan dan tidak dihentikan di tengah jalan," katanya.

Untuk menjamin hal itu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung telah diselesaikan bersama DPRD Kalteng.

Tak ada kompetitor

Selain itu, lanjut Syahrin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga telah mengeluarkan jaminan melalui surat nomor KA 005/1/2 Phb 2015 tanggal 16 April 2015 tentang jaminan risiko politik bagi proyek Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang. Intinya pada koridor yang sejajar/dalam zona pengaruh tidak akan diterbitkan izin pembangunan bagi kompetitor kereta api yang sejenis dan tidak akan ada kebijakan di bidang perkeretaapian yang diterbitkan oleh pemerintah yang dapat menyebabkan berakhirnya proyek selama jangka waktu perjanjian kerja sama.

Biaya pembangunan adalah sebesar 5,476 miliar dollar AS yang digunakan antara lain untuk pembangunan rel, depo, pelabuhan, serta sejumlah lokomotif dan gerbongnya. Skema pembiayaan adalah kerja sama pemerintah dan swasta.

"Nanti juga ada 7 stasiun besar dan proses pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 4 tahun," kata Syahrin.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sulawesi Selatan Masykur A Sulthan mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menanggung biaya pembebasan lahan tahap pertama sebanyak Rp 108 miliar.

Rusia

Di Kalimantan Timur, kereta api penumpang akan dibiayai APBN, sedangkan kereta batubara yang, menurut rencana, akan mulai dibangun relnya tahun 2016 tersebut didanai investor Rusia, melalui PT Kereta Api Borneo (KAB).

Presiden Direktur PT KAB Dennis Muratov dan Head of Regional Corporate Affair PT KAB M Yadi Sabianoor mengatakan, rel kereta batubara itu nanti sepanjang 203 km. Rutenya dari Kabupaten Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan berhenti di Balikpapan.

Setelah 25-30 tahun, semua aset kereta batubara diserahkan ke Pemprov Kaltim. Rel kereta ini sebelumnya juga direncanakan sampai Kalimantan Tengah, tetapi Pemerintah Provinsi Kalteng tidak atau belum menyetujui. Karena itu, kereta batubara dimulai di Kaltim. (DRI/DKA/DEN/PRA/UTI)

Sumber: Kompas 10 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.