TRP
Warga Protes Jalan Perbatasan
10 Agustus 2015 \\ \\ 754

Tanaman Digusur meskipun Belum Ada Ganti Rugi

PONTIANAK — Warga di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memprotes kontraktor yang mengerjakan jalan paralel perbatasan. Proyek itu menggusur kebun warga tanpa ganti rugi dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Warga meminta pengerjaan jalan dihentikan sementara, tetapi permintaan mereka diabaikan. Hal itu dikhawatirkan memicu konflik lebih besar, karena lahan yang digusur adalah sumber penghasilan warga.

Jalan itu menghubungkan Entikong dengan daerah-daerah terpencil, serta Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak dan Bengkayang, sepanjang sekitar 80 kilometer. Pengerjaan jalan dimulai dua minggu lalu, dengan pelebaran sekitar 20 meter sebelum diaspal. Puluhan keluarga resah karena ratusan batang karet, lada, dan sawit mereka digusur proyek itu.

Camat Entikong, Suparman, pun diberi tahu oleh kontraktor baru dua hari sebelum pengerjaan (Kompas, 6/8).

Sabinus (45), warga pemilik kebun karet dan lada di Entikong, Jumat (7/8), mengatakan, warga dan tokoh masyarakat sebetulnya telah meminta pengerjaan jalan dihentikan terlebih dahulu sampai ada ganti rugi.

"Kendaraan berat masih beroperasi. Harusnya selesaikan dulu masalah dengan masyarakat. Kami sebetulnya menyambut baik pembangunan di perbatasan ini. Warga memberi batas waktu seminggu terhitung Rabu (5/8) untuk pembayaran ganti rugi," kata Sabinus.

E Damar (40), warga Entikong lainnya, menambahkan, jika masalah tidak segera diselesaikan berpotensi menimbulkan konflik secara fisik. Sampai sejauh ini, warga masih menunggu niat baik kontraktor. "Warga meminta ganti rugi untuk satu batang sawit Rp 1 juta, tanaman lada Rp 300.000 per batang, dan karet Rp 500.000 per batang," katanya.

Peningkatan

Terkait masalah itu, Yohanes Ontot, Wakil Bupati Sanggau, menuturkan, proyek jalan paralel itu sebetulnya hanya peningkatan status. Jalan tidak diperlebar, tetapi hanya diaspal sehingga tidak ada lahan warga yang terkena gusur. Namun, pada Jumat siang ada laporan dari Camat Entikong ada pelebaran. "Sekarang kontraktor sedang mendata apa yang diganti rugi," kata Ontot.

Jakius Sinyor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, menyatakan tidak mengetahui permasalahan itu. "Itu program pusat. Mereka yang tangani. Kalaupun ada masalah, coba selesaikan secara berjenjang dari kecamatan ke kabupaten," ujar Jakius.

Eddy Suratman, Guru Besar Ilmu Ekonomi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, menilai, dalam proyek itu ada kegagalan koordinasi antara pusat dan daerah. Daerah tidak tahu ada masalah di proyek pusat. Seharusnya ada koordinasi kedua pihak.

Permudah izin

Dari Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan, mengantisipasi dampak beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), pemerintah kabupaten mempermudah perizinan investasi di daerah itu. Seluruh unit kerja daerah diperintahkan mempermudah segala pengurusan izin kepada investor. Di sisi lain, maraknya investasi membuat kelompok tani khawatir, pihaknya akan tersisihkan dengan alih fungsi lahan.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (7/8), di kantornya, mengatakan, peluang investasi di daerahnya kini amat terbuka bagi seluruh investor. "Dengan beroperasinya Tol Cipali, wilayah Cirebon diminati sebagai salah satu alternatif kawasan industri," katanya.

"Tol Cipali menyingkat waktu tempuh Jakarta-Cirebon hanya dua jam. Sebelumnya, Jakarta-Cirebon bisa ditempuh selama enam sampai tujuh jam," kata Sunjaya. Selain kemudahan izin, Pemkab Cirebon mengantisipasi keamanan di daerahnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Cirebon Sumartja menuturkan, selain investasi dari luar yang masuk ke Cirebon, ia berharap beroperasinya Tol Cipali bisa menarik wisatawan dari Jakarta, Bandung, dan daerah lain berkunjung ke Cirebon.

Namun, kalangan petani berharap, berdirinya pabrik-pabrik di Cirebon tak memicu alih fungsi lahan pertanian. "Saat ini saja banyak sawah menjadi perumahan," ujar Tasrip Abu Bakar, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Cirebon.

Kabupaten Cirebon sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selama 20 tahun (2011-2031). Perda itu menegaskan bahwa 40.000 hektar lahan diperuntukkan bagi kawasan pertanian berkelanjutan. "Saya menjamin tidak akan ada alih fungsi lahan pertanian. Sebanyak 40.000 hektar itu akan tetap jadi sawah, sebab Cirebon adalah lumbung pangan," kata Sunjaya.

Masih terkait proyek jalan, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hamy Wahyunianto, mengatakan, pihaknya memantau perkembangan pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. (REK/ESA/ODY)

Sumber: Kompas | 8 Agustus 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.