TRP
Warga Tidak Mau Melepas Lahan
07 Agustus 2015 \\ \\ 524

SEMARANG — Warga yang lahannya terkena proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, belum bersedia melepas tanahnya. Alasannya, lahan yang ada merupakan andalan untuk sumber ekonomi keluarga mereka.

Sekitar 20 warga berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jateng di Kota Semarang, Kamis (6/8). Mereka memprotes surat keputusan gubernur pada 30 Juni 2015. Inti surat itu bahwa warga tidak lagi memiliki pilihan lain selain melepas tanah mereka. Itu sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Tanah yang belum dibebaskan sekitar 12 hektar.

Cahyadi (50), warga Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Batang, mengatakan belum mau melepas lahan miliknya seluas 1 hektar. "Sawah ini adalah penghidupan saya. Tidak akan saya lepaskan," ujar Cahyadi.

Cahyadi mengungkapkan, tanah di sekeliling sawahnya telah dibebaskan untuk proyek PLTU. Akibatnya, sawahnya kini tidak mendapat aliran irigasi.

"Selama ini kami terus ditekan untuk mau menjual tanah. Kami juga tidak mendapat sosialisasi apa pun, malah surat ini terbit. Dengan ini kami menolak surat gubernur itu," ujarnya.

Juru kampanye Green Peace, Desriko, mengatakan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan pemerintah atas proyek yang direncanakan pemerintah sendiri, dan dananya harus bersumber dari APBN. Sementara itu, hubungan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai pelaksana proyek dan PT PLN hanya sebatas sebagai penjual dan pembeli sehingga investasi PLTU berkapasitas 2 x 1.000 megawatt ini, kata Desriko, termasuk kepentingan swasta. "Jadi, tak tepat gubernur mengeluarkan kebijakan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang akan digunakan PT BPI," ujarnya.

Secara terpisah, Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi PT PLN Jateng dan DIY Wisnu Yulianto menjelaskan, saat ini proses pembebasan lahan sudah sampai tahap pengukuran lahan. "Karena pemerintah menggunakan UU No 2/2012, kami segera lakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada gugatan hukum," ujarnya.

Perbatasan negara

Di Kalbar, pembangunan jalan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, termasuk di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mulai dikerjakan. Warga setempat menyambut baik, tetapi mereka mengeluhkan pengerjaan jalan itu tanpa seizin pemilik kebun dan tidak ada sosialisasi.

Suparman, Camat Entikong, Kamis (6/8), menuturkan, kontraktor sudah memulai pengerjaan jalan sejak dua minggu lalu, dengan melebarkan jalan sekitar 20 meter sebelum diaspal. Namun, warga resah karena ada perkebunan tergusur tanpa sosialisasi dan ganti rugi.

"Jalan itu strategis sekali. Masyarakat pun menginginkannya, tetapi mereka mohon dikomunikasikan dengan baik soal lahan perkebunan mereka yang digusur sebelum pengerjaan jalan dimulai," kata Suparman.

Untuk menghindari terjadinya masalah berkepanjangan, Suparman telah mengumpulkan kontraktor dan satuan kerja (satker) dari Dinas Pekerjaan Umum Kalbar membahas hal itu. "Saya telah minta kontraktor dan satker menyosialisasikan pembangunan itu terlebih dahulu. Selain itu, berikan juga ganti rugi lahan pertanian mereka," katanya.

Eddy Suratman, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, mengingatkan agar mewaspadai kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan situasi. "Tak adanya sosialisasi pada warga pemilik kebun bisa jadi karena kontraktor hanya menemui orang yang mengatasnamakan perwakilan warga atau tokoh. Padahal, itu bisa saja calo," kata Eddy. (UTI/ESA)

Sumber: Kompas | 7 Agustus 2015

Berikan komentar.