TRP
Tiga Lokasi Disegel, Pengelola Dipanggil
07 Agustus 2015 \\ \\ 669

Pemerintah Kabupaten Kesulitan Menangani Kebakaran

PELALAWAN — Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel tiga lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Penyegelan akan terus dilakukan di lokasi-lokasi titik panas yang sudah diverifikasi di lapangan, termasuk lokasi yang ada di provinsi lain.

Langkah nyata penyidikan awal kasus kebakaran hutan dan lahan itu dilakukan Kamis (6/8) di lokasi hutan tanaman industri serta perkebunan.

"Kami ingin penegakan hukum tajam kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan korporasi ataupun perseorangan. Mereka akan kami panggil," kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat memimpin penyegelan di kawasan Pelalawan, Pekanbaru.

Penyegelan dilakukan dengan memasang garis larangan melintas PPNS KLH, berupa pita kuning seperti garis polisi, serta papan tanda yang menjelaskan dugaan pembakaran hutan dan lahan di area itu. Itu penyegelan hari kedua dalam pekan ini.

Penyegelan pertama sudah dilakukan hari Rabu di lahan seluas 100 hektar di Desa Air Hitam, Payung Sekaki di Pekanbaru. Lokasi tersebut sekitar 15 menit perjalanan kendaraan dari Bandara Sutan Syarif Kasim II.

Kamis kemarin, lokasi penyegelan pertama dilakukan di kawasan hutan konsesi hutan tanaman industri PT HSL di Kabupaten Pelalawan yang mengalami kebakaran hebat pada 12-26 Juli 2015. Kebakaran di lahan seluas 1.000 hektar tersebut menjadi salah satu penyebab gangguan asap di Riau. Perusahaan pengelola lahan menyuplai kayu kepada pabrik kertas dan bubur kertas setempat. Tidak ada wakil pihak perusahaan pada saat penyegelan itu.

Lokasi selanjutnya berada di Kabupaten Kampar yang menurut peta penyidik berada di lokasi PT RGMS. Namun, menurut petugas pengamanan yang juga ketua satuan pemadam api perusahaan, Fadel Harefah, lokasi yang terbakar dimiliki masyarakat berlatar belakang polisi, tentara, dan pejabat setempat.

Api, menurut dia, berasal dari alang-alang di pinggir sungai yang kemudian meluas pada 20 Juli 2015. Kebakaran baru padam pada 2 Agustus 2015.

"Kami dari perusahaan yang memadamkan api. Sampai tiga dari empat mesin pompa kami rusak," katanya.

Menanggapi keterangan itu, Rasio berujar, "Nanti dibuktikan di hadapan penyidik, lahan itu milik siapa. Masyarakat atau perusahaan." Selama ini, soal kepemilikan lahan terbakar sering kali dialamatkan kepada warga.

Kemarin, di lahan gambut yang terbakar tersebut tampak tanaman kelapa sawit menghijau. Beberapa tanaman mati terbakar api. Di beberapa bagian hamparan lahan masih tampak asap mengepul. Asap mengindikasikan bara di dalam lapisan gambut yang belum sepenuhnya padam.

Efek jera

Di lokasi itu, Rasio yang dikawal Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) bersenjata laras panjang memasang garis PPNS dan papan tanda segel. Lebih dari 100 meter garis kuning PPNS dibentangkan di atas lahan bekas terbakar tersebut.

"Kejadian terbakar seperti ini sudah berulang-ulang, maka penyegelan perlu untuk menimbulkan efek jera. Selama penyegelan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di areal yang terbakar," paparnya. Sebelumnya, pihak pengelola masih dimungkinkan mengupayakan lahan bekas terbakar yang masih dalam penyidikan.

Nantinya, pengelola lahan tersebut akan dipanggil. Mereka akan dimintai keterangan secara detail.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau Yulwiriati Moesa, yang turut menyaksikan penyegelan itu, menyambut baik terobosan KLHK.

"Selama ini kami pusing bagaimana mengatasi kebakaran yang terus berulang. Semoga langkah penyegelan ini membawa efek jera," katanya.

Soal efek jera juga disorot sejumlah organisasi lingkungan dan akademisi. Mereka gundah karena dua dekade selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang secara status kepemilikan atau pengelolaan bisa ditelusuri dengan mudah.

Kepala BLH Kabupaten Pelalawan Samsul Anwar mengatakan, pihaknya juga telah melakukan penindakan atas kebakaran hutan dan lahan bersama Polres Pelalawan.

"Ada satu perusahaan perkebunan sawit dengan luas lahan konsesi 100 hektar yang mengaku api merambat dari kebun masyarakat. Ini kami selidiki kebenarannya," paparnya, sambil menyebutkan dua perusahaan lain yang akan diproses.

Di tengah penyegelan yang masih harus diusut tuntas itu, sebanyak 14 kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2013 dan 2014 belum sampai ke pengadilan. Proses hukum itu dinilai masih terlalu lama. Padahal, Indonesia terus disorot dalam hal upaya mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan. (ICH)

Sumber: Kompas | 7 Agustus 2015

Berikan komentar.