TRP
Batam Butuh Pembenahan
07 Agustus 2015 \\ \\ 491

Kawasan Dinilai Tidak Berkembang

JAKARTA — Pemerintah akan membenahi Batam agar sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Langkah tersebut sebagai bentuk komitmen untuk lebih memperhatikan Batam, Bintan, dan Karimun.

"Apalagi harus diingat pula kesiapan kompetitor, seperti kawasan industri Iskandar di Malaysia," kata Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono, di Jakarta, Rabu (5/8).

Imam mengatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah Batam dan Badan Pengusahaan Batam untuk memetakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan melaporkannya kepada pemerintah pusat.

Menurut Imam, Kemenperin akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait apabila penanganan persoalan tersebut ada di luar kewenangan Kemenperin.

Berdasarkan data Kemenperin, kawasan Batam, Bintan, dan Karimun berpotensi dalam pengembangan industri penunjang minyak dan gas bumi, industri komponen elektronika, industri galangan, dan industri multimedia.

Imam menuturkan, tujuan awal pendirian kawasan perdagangan bebas Batam adalah sebagai pelabuhan lalu lintas perdagangan internasional. "Artinya di sana harus banyak perdagangan yang mendatangkan devisa. Ternyata Batam tidak berkembang," katanya.

Menurut Imam, hal ini terindikasi dari kontribusi pendapatan pelabuhan yang kecil dibandingkan dengan pendapatan total BP Batam 2012-2013 sebesar 14-17 persen. Selain itu, neraca perdagangan Batam pun relatif stagnan dan defisit.

Perkembangan industri manufaktur pun relatif stagnan. BPS bahkan mencatat penurunan jumlah perusahaan pada periode 2010-2013. "Serapan tenaga kerja pun stagnan, padahal seharusnya naik kalau industri di sana tumbuh apalagi sejak 1973 sudah dijadikan kawasan pengembangan industri," ujar Imam.

Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Batam juga stagnan. Merujuk data BPS Batam, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam pada periode 2004-2015 hanya berkisar 1 juta-1,5 juta per tahun. Adapun tingkat hunian hotel periode 2009-2013 hanya 47-49 persen.

Meskipun sudah menjadi kawasan perdagangan bebas, kata Imam, evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa daya tarik Batam di peringkat ke-20. Daya tarik Batam kalah dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mendapat fasilitas fiskal.

Imam mengatakan, potensi pendapatan pun tidak sebanding dengan potensi perpajakan-yakni PPN dan bea masuk-yang hilang akibat penerapan kawasan perdagangan bebas.

"Harusnya potensi pendapatan tahun 2013 sekitar Rp 19,9 triliun. Namun, pendapatan dari pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp 900 miliar dan dari penerimaan negara bukan pajak sekitar Rp 700 miliar. Ini tentu tidak sebanding," kata Imam.

Walaupun masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional, Imam mengatakan, pertumbuhan ekonomi Batam pun kalah ketimbang Kepulauan Riau.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, menarik investor Singapura ke kawasan itu merupakan tantangan. "Berhasil meyakinkan investor Singapura berarti meyakinkan investor dunia," kata Franky. (CAS)

Sumber: Kompas | 6 Agustus 2015

Berikan komentar.