TRP
Lahan Bersertifikat Diganti 1,5 Kali Luas
06 Agustus 2015 \\ \\ 607

Warga Bantaran Ciliwung dan Pemprov DKI Sepakat Normalisasi

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagian warga di sisi Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, bersepakat tentang mekanisme relokasi untuk normalisasi kali. Pemprov menawarkan penggantian lahan bersertifikat dengan unit rumah susun 1,5 kali luas lahan.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji, Selasa (4/8), mengatakan, warga bisa memahami mekanisme yang ditawarkan Pemprov. "Untuk lahan yang tidak bersertifikat, kami tak akan memberikan ganti rugi. Tidak ada dasar hukum untuk itu. Untuk penggantian lahan bersertifikat, kami berikan dalam bentuk rusun. Rusun itu akan menjadi hak milik dan boleh disewakan, tetapi tidak boleh dijual kepada pihak ketiga. Kalau akan dijual, harus kepada Pemprov lagi," katanya.

Kemarin, sejumlah perwakilan warga Kampung Pulo bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan pejabat di Balai Kota Jakarta. Mereka membahas mekanisme penggantian lahan tersebut.

Ika menambahkan, rusun akan dibangun di sekitar Kampung Pulo berikut sarana kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan arena bermain anak- anak. Lokasi rusun berada di lahan milik warga, tetapi tidak di bantaran kali.

Saat ini, menurut dia, Pemprov masih mendata berapa banyak warga pemilik sertifikat dan berapa luas lahan yang ditempati. Setelah pendataan selesai, baru dibangun rusun. Sementara rusun dibangun, warga yang terkena relokasi bisa menempati rusun di dekat Kampung Pulo, seperti Rusun Jatinegara Barat, atau menyewa tempat secara mandiri.

Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka di Kampung Pulo Sandyawan Sumardi mengatakan, sebanyak 1.094 keluarga di RW 001 dan RW 003 menyetujui mekanisme yang ditawarkan Pemprov DKI. "Namun, masih ada warga di RW lain yang menolak cara itu. Mereka tetap menuntut ganti rugi uang," katanya.

Komunitas ini mengusulkan pembangunan semacam kampung susun di atas daerah tangkapan air pasang surut sungai. Kampung itu tidak akan didirikan tepat di bantaran kali seperti yang sekarang. "Jaraknya sesuai ketentuan, sekitar 50 meter dari bibir sungai. Kampung susun akan berdiri di atas lahan seluas 8 hektar," ujar Sandyawan.

Sepakat normalisasi

Sementara itu, sejumlah warga Kampung Pulo di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sepihak memutuskan relokasi warga dari bantaran Ciliwung. Namun, mereka sepakat bantaran sungai harus dinormalisasi.

Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Kampung Melayu Muhamad Holili, seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa, mengatakan, warga setuju Sungai Ciliwung dinormalisasi agar tak banjir lagi. Soal tawaran rumah susun, ganti rugi atas lahan, serta mekanisme relokasi, warga belum sepakat.

"Kami akan tanya dulu kepada warga, setuju atau tidak. Warga minta ada dialog. Tak seperti yang terdahulu. Kami mengapresiasi inisiatif Gubernur mengundang kami untuk berdialog dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan warga. Jika setidaknya 60 persen warga setuju, relokasi dan normalisasi jalan," kata Holili.

Basuki menawarkan skema ganti rugi berupa konversi 1,5 kali luas lahan warga. Misalnya, warga yang memiliki lahan seluas 100 meter persegi bakal diganti dengan rumah susun seluas 150 meter persegi. Jika luas satu rumah susun 30 meter persegi, pemilik 100 meter persegi lahan berhak atas 5 rumah susun.

"Ini penawaran, kami bisa berikan sertifikat, Anda bisa huni satu unit, sisanya bisa disewakan kepada orang lain. Meski sewa, Anda bisa tinggal sampai tujuh turunan. Kami tidak ingin drama banjir di Kampung Pulo terulang lagi tahun ini," kata Basuki.

Namun, ganti rugi hanya berlaku bagi pemilik lahan. Pemerintah DKI menawarkan pilihan pindah ke rumah susun sewa tanpa uang penggantian bagi penghuni bantaran sungai. Basuki menyebut bantaran sungai tidak diperuntukkan bagi permukiman dan karena itu akan dikembalikan pada fungsinya.

Pompa

Normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat, belum dimulai. Saat ini, tiga mesin pompa stasioner diaktifkan untuk menyedot air dari saluran di sekitar Universitas Trisakti ke Kali Grogol. Sebelumnya, Dinas Tata Air DKI Jakarta menargetkan pengerukan kali tersebut untuk menambah kedalaman sungai.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto menargetkan pengerukan kali sedalam 2 meter. Hal itu untuk meminimalkan banjir di kawasan Citraland, Grogol, Jakarta Barat. Pada saat musim hujan, kawasan itu langganan banjir.

Tri Djoko juga menargetkan pengerukan waduk dan kali di Jakarta Barat akan dikebut Agustus-September. Namun, berdasarkan pantauan Kompas di Kali Grogol, Selasa, belum ada aktivitas pengerukan di kali tersebut. Dua alat berat, seperti backhoe, sudah berada di rumah pompa Kyai Tapa.

Menurut Arif, pekerjaan utama yang dilakukan di rumah pompa adalah penyedotan atau pembuangan air dari saluran penghubung Rawa Kepa ke Kali Grogol, Jakbar. Dalam sehari, air dipompa tiga kali berdasarkan elevasi tinggi muka air di sekitar kolam penyaringan. Tiga mesin pompa air di rumah pompa ini masing-masing berkapasitas 750 liter per detik dan 1.000 liter per detik.

Selain itu, kolam penyaringan dan pemantauan elevasi tinggi muka air juga akan diperluas. Dua alat berat yang berada di sekitar rumah pompa direncanakan untuk memperlebar kolam penyaringan.

"Pelebaran kolam penyaringan dilakukan untuk menambah daya tampung air dari saluran penghubung Rawa Kepa," ujar Arif. (FRO/MKN/DEA)

Sumber: Kompas | 5 Agustus 2015

Berikan komentar.