TRP
Meniadakan Sekat Pemisah, Mengikis Ketimpangan
06 Agustus 2015 \\ \\ 695

Hanya membutuhkan sebidang tembok untuk memisahkan lingkungan yang bersih, tertata, dan aman dengan lingkungan lainnya. Di luar tembok itu, kondisi semrawut tersaji di depan mata. Saat pemerintah tak berbuat apa-apa, jurang di antara dua situasi itu akan semakin lebar.

Mari melongok sebentar pembangunan di wilayah Jakarta Utara. Suasana kontras sangat terasa di hampir enam kecamatan yang ada. Tingkat kekontrasan terjadi terutama saat di wilayah tersebut sebagian lahannya dikelola pengembang.

Di sekitar wilayah Penjaringan, misalnya, lingkungan Pantai Indah Kapuk (PIK) adalah hunian yang sangat tertata, rapi, dan aman. Akan tetapi, bergeser sedikit dari kompleks tersebut, lingkungan yang kumuh sangat mudah ditemukan. Wilayah Kapuk Muara, yang tepat berada di belakang kompleks PIK, merupakan lingkungan padat penduduk yang sarat masalah. Rumah-rumah penduduk saling berdempet. Beberapa bahkan terlihat membangun di atas saluran air. Kumuh.

Kawasan Teluk Gong, Pejagalan, yang juga berada tak jauh dari kompleks perumahan itu, mengalami permasalahan tak jauh beda. Lingkungan yang semrawut, sampah yang menumpuk di sudut-sudut gang, dan bangunan-bangunan kumuh sangat gampang ditemukan. Bahkan, warga yang menghuni bagian bawah kolong jalan tol masih banyak.

Kondisi yang sama terjadi di hampir semua kecamatan yang berada di Jakarta bagian utara ini. Kawasan yang tertata hanya milik mereka yang berada dalam kompleks perumahan. Kawasan Ancol, Sunter, Kelapa Gading, juga sekitar Kemayoran yang berbatas di Pademangan adalah wilayah yang tertata. Di luar kompleks itu, hampir tidak ditemukan adanya lingkungan yang memanusiakan warganya.

Untuk melihat wilayah tanpa sekat, silakan menjelajahi kawasan Cilincing, daerah paling timur Jakarta Utara, yang berbatasan dengan Bekasi. Di lingkungan ini, kondisi wilayah sama rata. Sebab, tidak ada pengembang yang membangun kompleks perumahan.

Lingkungan yang kering, drainase yang tersumbat, permukiman padat, dan kurangnya fasilitas umum adalah kondisi yang merata di kecamatan seluas 3.970 hektar itu. "Beginilah kondisi lingkungan kami. Setiap tahun selalu dibangun, tetapi kondisinya tidak jauh beda," kata Hendrik Manurung, Ketua RT 011 RW 010 Semper Barat, Cilincing, Sabtu (1/8).

Menurut Hendrik, hal yang berubah hanyalah saluran air yang selalu diperbaiki setiap tahun. Akan tetapi, kebersihan, lingkungan yang asri, nyaman, dan tertata masih jauh dari harapan. Padahal, tambahnya, dirinya sangat berharap lingkungannya juga jauh lebih baik.

"Seperti kalau kita masuk ke kompleks-kompleks perumahan. Lingkungannya banyak pohon, tidak bau, dan bersih. Hidup kami juga pasti lebih tenang," ujar ayah tiga anak yang telah menetap di Cilincing belasan tahun lamanya itu.

Program berkelanjutan

Ketimpangan pembangunan ini adalah hal yang berlangsung terus-menerus. Apabila tidak ada tindakan, jurang pemisah antara wilayah yang satu dan yang lain semakin lebar. Tidak hanya itu, permasalahan sosial juga pasti akan terus tumbuh.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Selasa lalu, menyampaikan, perkembangan wilayah di Jakarta Utara sangat tidak seimbang. Satu kawasan tidak tertangani, sementara kawasan lain sangat berkembang.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah fokus dalam menjalankan setiap programnya. Pemerintah perlu menetapkan sejumlah wilayah yang akan menjadi lokasi penataan. Sejumlah instansi yang terkait secara bersama-sama menerapkan program yang dibutuhkan masyarakat.

"Hal itu harus dilakukan hingga permasalahan di wilayah atau kelurahan tersebut benar-benar selesai. Baru kemudian program yang sama dipindahkan ke wilayah lain. Jadi, ada penyelesaian dari permasalahan tersebut," ujarnya.

Dosen psikologi sosial Universitas Tarumanagara, Bonar Hutapea, menyampaikan, program tidak hanya perlu fokus dan merata, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai kebutuhan. Sebab, pemerintah yang selalu hadir dalam suatu lingkungan menjadikan masyarakat tersebut merasa diperhatikan dan mendapat perlindungan.

Selama ini, ujar Bonar, pemerintah seperti hanya sekadar hadir untuk menunaikan tugas, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan di masyarakat. "Padahal, meski tidak menjadi faktor utama, ketimpangan pembangunan menjadi stimulus meningkatnya angka kriminalitas. Orang-orang dalam satu wilayah yang tidak tertangani umumnya berada dalam kungkungan ekonomi yang sulit. Akhirnya mereka seperti berada dalam lingkungan yang mendukung untuk kriminalitas," ujarnya.

Karena itu, Bonar berpendapat bahwa penataan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Penataan bukan berarti sekadar melakukan sejumlah program lalu selesai. Akan tetapi, program yang berkesinambungan, fokus, dan merata. (SAIFUL RIJAL YUNUS)

Sumber: Kompas | 5 Agustus 2015

Berikan komentar.