TRP
Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Dibenahi
06 Agustus 2015 \\ \\ 456

JAKARTA — Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan perlu segera dibenahi. Saat ini ditemukan sejumlah masalah terkait tata ruang laut, perizinan, hak masyarakat di laut, dan pengelolaan kegiatan usaha perikanan.

Hasil kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014 menunjukkan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan.

Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andha Fauzie Miraza, dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa (4/8), mengemukakan, pemerintah mendorong penyusunan tata ruang laut, penataan perizinan kelautan dan perikanan, pelaksanaan kewajiban pemangku kepentingan, serta pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dari data yang ada, masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki rencana tata ruang laut. Selain itu, tidak terdapat integrasi data spasial untuk penggunaan ruang laut.

Hingga kini, tercatat baru lima provinsi telah menyusun peraturan daerah (perda) tata ruang laut dan 23 provinsi dalam proses penyusunan. Sebanyak 15 kabupaten/kota telah menyusun perda tata ruang laut dan 104 kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan. Izin lokasi dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terkendala karena belum adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil.

Sementara itu, proses pengurusan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dinilai kurang tertib. Ada perusahaan kapal ikan asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI ternyata bukan perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan. Selain itu, perusahaan yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI ada yang tidak memiliki NPWP. Persoalan lain, belum teridentifikasi hak-hak masyarakat di pesisir.

Menurut Andha, penataan sektor kelautan dan perikanan dilakukan, antara lain, melalui verifikasi dan evaluasi pelaku usaha perikanan, penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan usaha perikanan, dan pelimpahan kewenangan perpanjangan kapal ukuran di atas 30-60 gros ton (GT) kepada unit pelaksana teknis pemerintah provinsi.

Hingga semester I (Januari-Juni) tahun 2015, KKP telah melakukan verifikasi kapal ikan eks asing 1.132 unit. Adapun penenggelaman kapal ikan ilegal 42 unit dan penanganan pelanggaran perizinan 117 kasus.

Secara terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung, mengatakan, pemerintah akan mendorong penyimpanan ikan di gudang pendingin dan distribusinya untuk mengantisipasi dampak kekeringan panjang (El Nino). "Langkah pemerintah adalah memperlancar penyimpanan ikan dan distribusinya. Ini merupakan kunci penanganan di hilir," kata Saut.

Penangkapan ilegal

Di Kabupaten Badung, Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, draf peraturan presiden (perpres) tentang tim penanggulangan praktik penangkapan ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"Tinggal ditandatangani," kata Susi yang ditemui seusai pembukaan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa. Kehadiran perpres tersebut diharapkan dapat memayungi koordinasi antarlembaga dan antaraparatur penegakan hukum terkait penanganan praktik penangkapan ilegal. (LKT/COK)

Sumber: Kompas | 5 Agustus 2015

Berikan komentar.