TRP
Perbaiki Tata Kelola Kawasan
04 Agustus 2015 \\ \\ 363

JAMBI — Selain pemadaman dan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan, sudah saatnya pemerintah tegas menata kelola kawasan demi mengendalikan bencana asap akibat kebakaran lahan di Sumatera. Pembangunan tetap dapat dilakukan asalkan bersifat adaptif terhadap keunikan sumber daya alam.

Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Riau Haris Gunawan mengatakan, selama hampir dua dasawarsa terjadi pengabaian sifat alami lahan gambut di Riau. Buruknya tata kelola dan pengawasan atas pemanfaatan kawasan mengakibatkan gambut yang semestinya menjadi sumber utama ketersediaan air menjadi rusak sehingga kini berganti menjadi sumber bencana.

Dari 4,3 juta hektar areal gambut di Riau, setengahnya mengering seiring masifnya pembangunan perkebunan yang diikuti oleh pembukaan kanal. Gambut menjadi rentan kering di musim kemarau sehingga mudah terpicu api. Itu sebabnya kebakaran selalu meluas di setiap musim kemarau. "Masalahnya terletak di salah urus gambut," kata Haris, Senin (3/8).

Menurut Haris, pembangunan di Riau dan sebagian daerah di Sumatera harus bersifat adaptif terhadap keunikan gambut. Pembangunan hutan tanaman industri masih dimungkinkan, tetapi dengan memanfaatkan tanaman endemik, seperti meranti rawa, kempas rawa, jelutung, medang, dan tembesu, yang tidak memerlukan adanya kanal.

Sejak lama pemerintah mengeluarkan larangan konversi lahan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter. Kenyataannya, aturan itu pun dilanggar pemilik modal ataupun pejabat pemerintah.

Menurut Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Even Sembiring, dari total 37 perizinan untuk kepentingan hutan tanaman industri (HTI) di atas gambut, sebanyak 20 izin terindikasi korupsi. "Kasusnya melibatkan kepala-kepala daerah," katanya.

Dari 3,4 juta hektar perkebunan sawit, seluas 2 juta hektar belum dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan.

Setahun setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Riau pada tahun lalu terkait upaya penanganan asap, kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan, pemerintah mengupayakan audit pada sejumlah perusahaan pemegang konsesi HTI dan perkebunan. "Pemerintah berjanji akan mengevaluasi dan merevisi pengelolaan gambut. Hingga sekarang, revisi dan tindak lanjut atas evaluasi belum dilakukan," ujar Even.

Pihaknya mendesak pemerintah tegas menstop alih fungsi lahan gambut yang masih tersisa. "Moratorium menyeluruh harus dilakukan," katanya. (ITA)

Sumber: Kompas | 04 Agustus 2015

Berikan komentar.