TRP
Pemerintah Didesak Tetapkan Target
28 Juli 2015 \\ \\ 455

JAKARTA — Target penurunan emisi gas rumah kaca tak perlu menunggu setelah 2020. Pemerintahan Presiden Joko Widodo didesak tetapkan target penurunan emisi GRK dalam periode 2014-2019.

Indonesia, anggota Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), wajib menyusun target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Keinginan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC). "Pemerintahan Jokowi harus membuat target penurunan tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban," ujar Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nurhidayati dalam diskusi INDC masyarakat sipil yang diadakan Thamrin School, Senin (27/7), di Jakarta.

"Bagaimana kaitan INDC dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional? Pendanaannya bagaimana," ujar Nurhidayati.

Pada diskusi itu hadir antara lain Kepala Sekolah Thamrin School, perwakilan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), kemitraan, grup Sinar Mas, Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia, serta Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

Dua bulan menjelang tenggat pendaftaran INDC ke UNFCCC, Indonesia masih menyusun INDC. "Prinsip transparansi dan inklusif harus ada. Bagaimana melibatkan aktivitas penurunan emisi oleh masyarakat di tingkat tapak, juga bagaimana komitmen swasta," kata Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menambahkan, "Yang penting menyusun kerangka kerja yang menggabungkan proses top down dari pemerintah dengan bottom up." Penilik Thamrin School, Ari Muhammad, menambahkan, beberapa aktivitas adaptasi juga bisa menjadi aktivitas mitigasi.

Komitmen INDC menjadi bahan negosiasi untuk kesepakatan baru global dalam menghadapi perubahan iklim.

Masyarakat sipil mengingatkan, penyusunan INDC harus didasarkan prediksi profil emisi GRK Indonesia 2020. Setiap penurunan emisi harus dicatat untuk dijadikan bahan pembelajaran pasca 2020.

Agus Purnomo dari grup Sinar Mas Grup, mengatakan, "Pemerintah bertugas menetapkan metodologi penghitungan GRK, sedangkan aktivitasnya di kementerian dan lembaga serta masyarakat." (ISW)

Sumber: Kompas | 28 Juli 2015

Berikan komentar.