TRP
Lahan Aset Pemprov untuk Rusun
28 Juli 2015 \\ \\ 607

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan merelokasi warga yang terkena proyek normalisasi kali dan waduk ke rumah susun. Pemprov gencar mencari lahan untuk membangun rusun, termasuk mengambil kembali lahan yang diduduki pihak lain secara ilegal.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sabtu (25/7), mengatakan, warga di bantaran Kali Ciliwung, misalnya, harus pindah ke rusun dan penggusuran tetap akan dilaksanakan. "Ciliwung ini dari sejarahnya dulu sudah ditinggali orang. Tetapi sekarang daya tampungnya sudah tidak cukup lagi," ujarnya.

Jumlah rusun saat ini memang belum memadai untuk menampung sekitar 35.000 warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Masih ada bantaran kali lain dan waduk atau saluran air yang juga diduduki warga. Pada Agustus 2015, Pemprov DKI Jakarta akan mulai membangun 21.000 unit rusun untuk menampung warga yang belum direlokasi. "Selama belum ada rusun yang siap huni, mereka tentu tidak akan digusur. Target kami membangun rusun sebanyak mungkin," kata Basuki.

Pembangunan rusun di Jakarta terkendala minimnya lahan. Pemprov DKI berupaya mengadakan lahan dengan membeli milik warga atau mengambil alih lahan yang diduduki pihak lain. "Kami mengincar lahan-lahan di lokasi strategis yang sekarang masih diduduki pihak lain. Di situ nanti kami bisa membangun rusun, puskesmas, atau kantor pelayanan pemerintah," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Warga yang semula menghuni lahan milik Pemprov DKI di Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sudah pindah ke Rusun Pulogebang. Lahan seluas 1.342 meter persegi itu semula digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha oleh sejumlah keluarga.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, penggunaan lahan didasari surat perjanjian yang ditandatangani oleh warga bernama Kusen Sastrosuwito, tanggal 5 Juli 1999. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa pihak penggarap lahan bersedia pindah jika Pemprov akan menggunakan lahan tersebut, tanpa ganti rugi.

Camat Cempaka Putih Lola Lovita mengatakan, ada empat keluarga yang sudah diantarkan ke Rusun Pulogebang pada Jumat malam. "Unit di rusun itu sudah disiapkan sehingga mereka tinggal masuk saja," ujarnya.

Dia mengatakan, tidak ada lagi warga yang bermalam di trotoar. Unit di rusun itu bisa ditempati bersama sementara mereka belum mendapat kontrakan baru.

Mitro Wibowo, anak Kusen Sastrosuwito, mengatakan, beberapa keluarganya yang semula bermukim di lahan itu pindah ke tempat kerabat di sekitar tempat itu. Sebagian lagi pindah ke Rusun Pulogebang.

Sementara itu, Camat Tamansari Paris Limbong menuturkan, aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang ada di Jalan Cengkeh akan segera dibebaskan. Saat ini, tanah seluas 1,2 hektar itu digunakan sebagai tempat parkir truk-truk kontainer. Tanah tersebut sebelumnya juga disewakan kepada pihak ketiga.

"Kami sudah mengirimkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Kemarin sudah mau ditertibkan, tetapi waktu mepet dengan Idul Fitri. Akhirnya kami undur," ujar Paris Limbong.

Lahan itu disiapkan sebagai lokasi parkir kawasan Kota Tua dan Museum Sejarah Jakarta. (ART/FRO/DEA)

Sumber: Kompas | 27 Juli 2015

Berikan komentar.