TRP
Target Satu Aset Tiap Bulan
28 Juli 2015 \\ \\ 670

Relokasi Warga Kampung Pulo Dilanjutkan Pekan Depan

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan setiap bulan akan mengambil kembali sedikitnya satu aset di setiap wilayah kota yang dikuasai secara ilegal oleh pihak lain. Aset-aset itu meliputi taman, gedung, dan saluran air.

"Memang masih banyak aset pemprov yang dikuasai orang lain. Kalau satu aset setiap bulan di setiap wilayah, berarti ada lima aset per bulan (yang bisa kembali). Kalau 10 bulan, berarti sudah 50 aset," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budi Hartono, Jumat (24/7).

Heru mencontohkan beberapa aset yang sedang dalam proses penertiban, antara lain, Kantor Imigrasi Jakarta Utara; salah satu kantor kelurahan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat; dan kantor pengembangan pariwisata di Jakarta Barat.

"Di kantor Kelurahan Cempaka Putih itu tanahnya dari 1.900 meter persegi tinggal 1.500 meter persegi. Tanah yang 400 meter persegi dikuasai oknum PNS. Di Kebagusan, ada juga yang mengaku ahli waris dan punya sertifikat," kata Heru.

Menurut dia, proses hukum akan ditempuh jika pihak lain yang menguasai aset pemprov menyatakan mempunyai bukti kepemilikan. Pemprov DKI akan langsung membawanya ke pengadilan tanpa ada negosiasi lagi. Jika tak ada bukti kepemilikan, pemprov hanya akan memberikan peringatan hingga tiga kali sebelum membongkarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menyatakan rencana mengambil alih aset pemprov di sekitar Kali Ciliwung yang merupakan peninggalan sejarah. Dia menerima laporan dari komunitas Ciliwung di Condet bahwa ada vila peninggalan Belanda yang tak terawat.

"Keren sekali vilanya. Kenapa tidak kita ambil alih saja. Belakang vila ini Kali Ciliwung. Tahun 1985, vila itu terbakar dan sekarang terbengkalai. Kenapa tidak dibangun kembali. Kami ingin Ciliwung ini jadi aset, tempat wisata, konservasi ekosistem," ujar Basuki.

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi dan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Purba Hutapea, yang dihubungi terpisah, mengatakan, lahan seluas 1,2 hektar milik Pemprov DKI di Jalan Cengkeh, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, akan dikosongkan dan dibersihkan, Sabtu ini. Di atas lahan itu akan dibangun tempat parkir bersusun.

Pengamatan Kompas pada Jumat siang, lahan itu tampak kumuh. Puluhan truk dan sejumlah bangkai truk menempati sebagian besar lahan. Sebagian lahan juga dimanfaatkan pemulung. Di tengah lahan berdiri bangunan yang sebagian atapnya sudah lepas. Bangunan ini dulu kantor dan gudang PD Haksara Tastra Jaya milik Pemprov DKI.

Rumin (75), pria yang tinggal di lahan itu, mengatakan, gedung itu sempat dijadikan rumah kos dan percetakan kalender.

"Besok truk-truk tersebut harus keluar, atau, akan kami derek paksa keluar. Bangkai-bangkai truk yang menumpuk juga akan kami keluarkan dari sana," ujar Anas.

Di Jakarta Pusat, warga yang semula bermukim di lahan milik Pemprov DKI di Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, masih ada yang tinggal di pinggir jalan hingga Jumat. Lahan seluas 1.342 meter persegi itu dikosongkan sehari sebelumnya.

Mitro Wibowo, salah satu anak warga penggarap lahan di Rawasari, mengatakan, dirinya sudah mendaftar untuk tinggal di rumah susun (rusun) Pulogebang yang dijanjikan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. "Saya sudah serahkan fotokopi KTP. Katanya, untuk urus (tinggal) di rusun," kata Mitro, yang bermalam di trotoar di depan lahan.

Dilanjutkan pekan depan

Sementara itu, relokasi warga Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung akan dilanjutkan pekan depan. Proses relokasi akan diawali pemberian surat peringatan ketiga (SP3) sebagai peringatan terakhir agar warga segera pindah ke Rusunawa Jatinegara Barat.

Camat Jatinegara Sofyan, Jumat, menyampaikan, hari Minggu besok Pemkot Jakarta Timur akan melayangkan SP3 kepada warga Kampung Pulo. "Kami perkirakan 5-6 hari setelah SP3 dilayangkan ke warga, relokasi akan dilaksanakan," ujar Sofyan.

Menurut dia, masih banyak warga Kampung Pulo yang menuntut uang ganti rugi atas rumah mereka yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Namun, sesuai instruksi Gubernur, tak ada ganti rugi. "Jika warga bertahan, kami akan melaksanakan penertiban," ujarnya.

Kepala Unit Pengelola Rusunawa Wilayah III DKI Sayid Ali mengatakan, sudah ada 424 keluarga asal Kampung Pulo yang mengikuti undian unit Rusunawa Jatinegara Barat. Namun, sejauh ini baru 134 keluarga yang mengambil kunci unit rusun.

"Sejauh ini sudah ada 69 keluarga yang mulai menempati unit rusun," ujar Sayid. Ia menambahkan, pihaknya membuka pelayanan setiap hari bagi warga Kampung Pulo yang siap menempati unit rusunawa.

Di Jakarta Utara, pembersihan ratusan bangunan liar di kolong Tol Prof Sedyatmo ditargetkan selesai tahun ini. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi menuturkan, koordinasi dengan pengelola tol dan Direktorat Jenderal Bina Marga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus dilakukan.

Menurut Rustam, setelah bangunan dibongkar, pihak terkait harus segera melakukan tindak lanjut di lahan kolong tol. "Baik itu penanaman pohon atau taman. Jangan sampai kosong, bisa-bisa ditinggali lagi," ucapnya.

Warga yang huniannya dibongkar, Didi Mundari (59), mengaku sedang mencari tempat lain untuk membangun tempat tinggal baru. "Kalau dapat tempat baru, ya dibangun lagi. Kalau tidak ada, ya cari kontrakan. Mau gimana lagi, penghasilan kami tidak menentu," ujar pekerja serabutan ini. (MDN/WIN/FRO/ART/JAL)

Sumber: Kompas | 25 Juli 2015

Berikan komentar.