TRP
Penertiban Lahan Digencarkan
27 Juli 2015 \\ \\ 411

Pemprov DKI Akan Memidanakan Pihak-pihak yang Menduduki Aset secara Ilegal

JAKARTA — Penertiban bangunan liar di lahan-lahan milik pemerintah kembali digencarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertekad akan terus mengambil kembali aset pemerintah daerah yang saat ini diduduki pihak lain.

Kamis (23/7), lahan seluas 1.342 meter persegi di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, mulai dibebaskan dari bangunan. Sejak pagi, warga yang menduduki lahan itu mulai memindahkan barang-barang mereka sebelum alat berat bekerja.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, pihaknya mengusulkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk membuat bangunan vertikal yang memiliki fungsi pasar sekaligus rusun di lahan tersebut.

"Tanah ini bersebelahan dengan Pasar Rawasari atau yang juga disebut Pasar Rawa Kerbau. Luas pasar sekitar 3.600 meter persegi. Kalau kedua lahan digabungkan, ada hampir 5.000 meter persegi lahan yang bisa dibangun pasar di bawah dan rusun di atasnya," katanya.

Mangara mengatakan, usulan ini sudah disampaikan ke Pemprov DKI. Dihubungi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung rencana pembangunan rusun terpadu di lahan di Rawasari, Jakarta Pusat, tersebut.

Pemprov DKI berencana membangun rusun yang terintegrasi pasar di sejumlah lokasi, seperti Pasar Rumput, Pasar Minggu, Pasar Sunter, Pasar Sukapura, Pasar Lontar, Pasar Serdang, Pasar Sindang, Pasar Cempaka Putih, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Jelambar Polri, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol.

Sejumlah pasar itu masih dalam proses pembuatan desain dan kajian. "Kami masih kesulitan memindahkan para pedagang yang masih berjualan di pasar. Kalau sudah dapat lahan untuk menampung pedagang, baru kami bangun rusun terpadu," kata Basuki.

Basuki menambahkan, Pemprov DKI akan terus mengambil kembali asetnya yang kini diduduki pihak lain. Dia juga akan meminta Polda Metro Jaya membantu memidanakan pihak-pihak yang menduduki aset pemprov secara tidak sah.

"(Aset) tetap harus dieksekusi karena ada surat pernyataan itu bukan milik yang bersangkutan. Sekarang tak ada lagi pembagian aset seperti zaman Orde Baru. Pasti ada saja oknum atau ormas yang menduduki aset itu, tetapi kami tak mau kalah," ujarnya.

Basuki juga mempertanyakan sikap sebagian anggota DPRD DKI yang menghalang-halangi eksekusi aset pemda di Rawasari. Sebelumnya, Dewan menuding eksekutif lalai menjaga aset-asetnya sehingga banyak yang jatuh ke pihak lain. Namun, saat pemprov ingin mengambil kembali aset itu, malah dihalang-halangi.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memastikan, lahan di Rawasari merupakan lahan Pemprov DKI. "Tahun 1999, ada warga yang ingin menggarap tanah ini. Dia membuat surat pernyataan menggunakan lahan dan bersedia meninggalkan tempat tanpa menuntut ganti rugi jika pemprov membutuhkan tanah ini," katanya.

Pihaknya, menurut Arifin, juga sudah melakukan sosialisasi kepada warga dan mengecek status kepemilikan lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kolong tol

Pembongkaran bangunan liar juga digalakkan di lokasi kolong Tol Prof Sedyatmo di Penjaringan, Jakarta Utara. Kamis kemarin, sekitar 100 bangunan liar di kolong tol itu dibongkar aparat satpol PP. Bangunan dari kayu dan bambu ini berdiri di atas lahan basah selama puluhan tahun. Bangunan-bangunan tersebut juga mengandalkan sambungan listrik ilegal yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

Menurut Lurah Pejagalan Alamsyah, pihaknya telah melakukan sosialisasi sebelum membongkar bangunan.

"Kami telah mengimbau agar mereka yang tinggal di lokasi ini segera pindah. Hal ini untuk mengembalikan kondisi lahan sesuai peruntukannya," ucapnya.

Berdasarkan data Kecamatan Penjaringan, selain di lokasi penertiban itu, masih ada sekitar 400 bangunan liar di kolong tol yang dihuni warga. Bangunan-bangunan ini tersebar di sejumlah lokasi di Penjaringan.

Camat Penjaringan Yani Wahyu Purwoko menuturkan, perlu ada koordinasi dengan sejumlah pihak agar lahan sesuai peruntukannya. "Jalan tol merupakan kewenangan Jasa Marga di bawah kementerian. Selain itu, lahan yang kosong juga perlu ditindaklanjuti untuk segera disesuaikan fungsinya, apakah itu jalur hijau atau taman," kata Yani. (ART/FRO/JAL)

Sumber: Kompas | 24 Juli 2015

Berikan komentar.