TRP
Desain Penataan Daerah Dirumuskan Ulang
27 Juli 2015 \\ \\ 563

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri merumuskan ulang Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 yang berisi jumlah provinsi dan kabupaten/kota hingga tahun 2025. Dalam perumusan desain itu, pemerintah diharapkan memprioritaskan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru di daerah perbatasan dengan negara lain, daerah kepulauan, dan wilayah pedalaman.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Senin (20/7), mengatakan, dalam desain besar penataan daerah sebelumnya, dimungkinkan bertambah 11 provinsi dan 44 kabupaten/kota.

Saat ini tercatat ada 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Perumusan ulang desain penataan daerah itu, ujar Sumarsono, penting untuk melihat kembali daya dukung setiap wilayah, seperti kondisi geografis dan potensi fiskal daerah, guna menentukan daerah yang bisa dimekarkan. Ini penting agar tak ada lagi daerah pemekaran yang gagal berkembang karena lemahnya daya dukung daerah itu.

Nantinya desain besar penataan daerah tersebut akan dirumuskan dalam peraturan pemerintah dan akan menjadi acuan dalam pemekaran atau penggabungan daerah. Peraturan pemerintah soal desain besar penataan daerah itu juga merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kementerian Dalam Negeri melibatkan sejumlah pakar otonomi daerah untuk merumuskan desain penataan daerah itu. Setelah libur Lebaran, kami akan intensifkan perumusan dan kami targetkan bisa segera tuntas," paparnya.

Selain melihat unsur daya dukung daerah, Sumarsono mengatakan akan mempertimbangkan usulan pemekaran daerah yang sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah usulan pemekaran itu mencapai 201 usulan, 87 di antaranya merupakan usulan DPR yang tidak tuntas dibahas pada periode pemerintahan 2009- 2014 dan sisanya usulan dari masyarakat.

Namun, dia mengatakan, meskipun sebuah daerah sudah masuk desain penataan daerah, tidak otomatis daerah itu bisa dimekarkan. Sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom baru, daerah tersebut harus melalui fase daerah persiapan selama tiga tahun. Jika selama fase itu ternyata gagal berkembang, daerah persiapan harus digabungkan kembali ke daerah induknya.

"Penggabungan daerah pada UU No 23/2014 bukan pasal pemanis. Pemerintah akan tegas mengembalikan daerah persiapan ke daerah induk kalau ternyata pemekaran tidak berdampak untuk kesejahteraan rakyat," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, dengan mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sudah sepantasnya daerah-daerah yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain diprioritaskan menjadi provinsi atau kabupaten/kota baru dalam desain penataan daerah.

"Ini tidak semata untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan pelayanan publik di daerah perbatasan yang selama ini kurang diperhatikan, tetapi juga sebagai bagian membangun pertahanan di perbatasan," ujarnya.

Selain daerah perbatasan, perlu diprioritaskan masuknya daerah kepulauan dan daerah pedalaman. Dengan memekarkan daerah-daerah itu, visi-misi Jokowi-Kalla bisa terpenuhi, yaitu menghadirkan kembali negara untuk seluruh warga, termasuk di pedalaman dan daerah kepulauan.

Robert Endi Jaweng mengatakan, jika melihat daya dukung daerah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman, daerah-daerah tersebut memang sulit menjadi daerah otonom baru. Namun, sebaiknya pemerintah tidak menjadikan daya dukung itu sebagai syarat mutlak.

"Harus pula dipikirkan manfaat besar yang bakal diterima rakyat di daerah-daerah itu jika pemerintah hadir lebih dekat dengan tempat mereka tinggal, selain juga kepentingan strategis nasional yang bisa dicapai dengan pemekaran daerah-daerah tersebut," paparnya. (APA)

Sumber: Kompas | 21 Juli 2015

Berikan komentar.