TRP
Warga Tetap Tolak Waduk Jatigede
27 Juli 2015 \\ \\ 994

BANDUNG — Sekitar 1.700 orang diklaim masih menolak penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta memerhatikan segala keluhan warga.

"Penolakan ini terkait berbagai permasalahan sosial, mulai dari pembayaran ganti rugi hingga penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede," kata perwakilan Tim Advokasi Aliansi Rakyat Jatigede, Rizki Ramdani, di Bandung, Minggu (19/7).

Rizki mengatakan, warga terdampak Jatigede masih mengumpulkan petisi menolak penggenangan waduk. Petisi ini merupakan penegasan dari warga bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. Temuan dan penolakan ini, kata Rizki, membuktikan pernyataan Presiden dan Gubernur Jabar yang mengatakan tidak ada masalah di Waduk Jatigede ternyata keliru. "Presiden dan Gubernur Jabar harus segera turun ke lapangan," ujarnya.

Selain ditujukan untuk Presiden dan Gubernur Jabar, kata Rizki, petisi itu juga menjadi masukan bagi Mahkamah Agung. MA tengah memproses peninjauan kembali Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial dan Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang diajukan oleh orang terkena dampak pembangunan waduk.

Perwakilan Komunitas Kabuyutan Cipaku Sumedang Asep Indra mengatakan, pertaruhan yang muncul saat Jatigede mulai dioperasikan sangat besar. Bukan hanya rentan memicu konflik agraria, melainkan juga menghilangkan Komunitas Adat Cipaku. Dari sisi lingkungan, pembangunan waduk itu menghilangkan 1.389 hektar lahan dengan 800.000 pohon. (CHE)

Sumber: Kompas | 20 Juli 2015

Berikan komentar.