TRP
Jumlah Sekolah Menengah Atas Kurang
15 Juli 2015 \\ \\ 603

Pertumbuhan Sekolah Terkendala Ketersediaan Lahan

JAKARTA — Terdapat 635 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki sekolah menengah atas sederajat. Akibatnya, siswa harus bersekolah di kecamatan lain. Di kecamatan dengan wilayah luas sehingga jarak dari rumah ke sekolah 4 km lebih, biaya transportasi menjadi kendala bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Harris Iskandar, ketika ditemui di Jakarta pada Senin (13/7), menyebutkan, peraturan Kemdikbud menyatakan, setiap kecamatan harus memiliki minimal satu SMA negeri atau yang setingkat, seperti sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah negeri (MAN). Adapun jarak SMA harus 4 kilometer dari lokasi perumahan warga untuk memudahkan akses.

Akan tetapi, pada kenyataannya, dari 6.982 kecamatan di Indonesia, terdapat 635 kecamatan belum memiliki SMA sederajat. Akibatnya, kata Harris, siswa harus bersekolah di kecamatan lain. Bahkan, di kecamatan yang luas sehingga jarak dari rumah ke sekolah melebihi 4 kilometer, contohnya di Kalimantan dan Papua, orangtua memilih tidak menyekolahkan anak karena menghemat biaya transportasi.

"Selama dua tahun terakhir, pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk mendirikan sekolah," ujar Harris. Tindakan itu merupakan pendekatan proaktif daripada sekadar menunggu proposal meminta izin membangun sekolah dari daerah. Data Kemdikbud menyebutkan, di Indonesia terdapat 12.646 SMA, sementara jumlah siswa SMA ada 4,2 juta orang. Angka itu belum mencakup siswa SMK dan MAN.

Sukar mendapat lahan

"Kendala utama ialah sukar mendapat lahan yang bersertifikat. Kebanyakan tanah di daerah merupakan tanah ulayat yang tidak memiliki akta dan memerlukan proses berbelit-belit untuk dibeli oleh pemerintah," tutur Harris. Padahal, dalam rangka pembangunan sekolah, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan lahan bersertifikat dengan ukuran 1 hektar untuk SMA dan 1,5 hektare untuk SMK. Sekolah-sekolah di perkotaan membutuhkan lahan berukuran setengah dari di pedesaan, yakni 5.000 meter persegi.

Selain itu, kecepatan pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah sekolah. Contohnya di Depok, Jawa Barat, yang pertumbuhan penduduknya 4,1 persen per tahun, sementara pertumbuhan jumlah sekolah kurang dari 1 persen.

Harris menyatakan, pemerintah pusat terus mengimbau pemerintah provinsi untuk meningkatkan pembangunan SMA. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin sedikit pemberi kerja yang mau menerima ijazah di bawah SMA dan sederajat. "Kalau pemerintah daerah ingin meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, harus melalui perbaikan mutu pendidikan," ujarnya.

Salah satu jalan keluar yang patut dipertimbangkan ialah bekerja sama dengan kementerian dan dinas pertanahan untuk memberi kemungkinan adanya aksi afirmatif kemudahan memperoleh lahan. Alternatif lain seperti penggunaan gedung milik pemerintah sebagai tempat bersekolah sementara, misalnya, jauh lebih repot karena harus melalui proses alih fungsi oleh Direktorat Kekayaan Negara.

"Sejauh ini, Kemdikbud berhasil mengumpulkan seratus lahan yang sudah diverifikasi. Harapannya, pembangunan sekolah di lahan-lahan tersebut bisa dimulai tahun 2016," kata Harris.

Kendalikan penduduk

Pada kesempatan terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Sofia Hartati menerangkan, salah satu penyebab komplikasi dalam masalah pendidikan di Indonesia adalah kendali pertambahan jumlah penduduk yang buruk.

"Harus ada sinergi antara pertumbuhan penduduk dan kesiapan sarana pendidikan," ujar Sofia. Jika pemerintah daerah mengetahui tidak memiliki sarana yang cukup, harus diupayakan pengendalian jumlah penduduk agar setiap anak terpenuhi hak mendapat pendidikan dan kesejahteraan bermutu melalui berbagai jalur. (DNE)

Sumber: Kompas | 15 Juli 2015

Berikan komentar.