TRP
Penguatan KPH Jamin Keterlibatan Masyarakat
15 Juli 2015 \\ \\ 516

JAKARTA — Posisi Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau KPH, menguat setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memprioritaskan arah pembangunan kehutanan berdasarkan pengelolaan tingkat tapak. Itu dinilai menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan demi kesejahteraan.

"Sebelumnya, sikap pemerintah belum jelas terkait KPH, belum dimasukkan dalam RPJMN," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono di Jakarta, akhir pekan lalu. Kondisi itu membuat KPH belum melibatkan peran masyarakat secara optimal.

KPH merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengelola hutan di tingkat tapak. Wilayah operasionalnya termasuk hutan yang jadi kawasan konsesi, seperti hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. Tugas KPH mencakup pengelolaan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi, serta pengawasan pengusahaan pemegang izin.

Bambang mengatakan, KPH juga bisa mengusahakan hutan agar bisa membiayai keberlanjutan operasi secara mandiri. Wilayah yang bisa diusahakan terbatas pada area nonkonsesi.

Hal itu, lanjutnya, ditunjukkan KPH Produksi (KPHP) di Yogyakarta yang dibangun pemerintah provinsi. KPHP itu memproduksi minyak kayu putih dan kayu jati. Dalam setahun, KPHP menyumbang Rp 10 miliar pendapatan DI Yogyakarta.

Pengusahaan oleh KPH bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena KPH diarahkan bermitra dengan masyarakat. Bentuk kemitraan itu juga dapat mencegah konflik warga dengan pemegang izin pengusahaan hutan atau KPH.

Pada sisi lain, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang mengatakan, penerapan sistem KPH tak boleh membuat masyarakat sekitar tersisih. Malah, KPH dibentuk agar masyarakat kian mudah mengakses izin pemanfaatan hutan sesuai perencanaan KPH untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pemanfaatan hutan juga tidak boleh dikecualikan dari masyarakat adat karena mereka sudah lebih dulu menetap di kawasan hutan. Bahkan, mungkin sejak RI belum terbentuk. "KLHK tidak akan pernah menolak kehadiran masyarakat adat," ujarnya.

Hingga Januari 2014, 120 KPH sudah ditetapkan pada lahan hutan seluas 12,3 juta hektar. Pada RPJMN 2015-2019, akan dibangun sekitar 600 KPH. (JOG)

Sumber: Kompas | 14 Juli 2015

Berikan komentar.