TRP
Jalur Hukum Menjadi Solusi Akhir
13 Juli 2015 \\ \\ 572

KEBUMEN — Jalur hukum menjadi solusi terakhir penyelesaian konflik lahan menahun, yang melibatkan petani di kawasan Urut Sewu, pesisir selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan TNI Angkatan Darat. Jalur hukum menjadi jalan keluar untuk menghindari potensi konflik sosial, yang diyakini bakal lebih merugikan kedua belah pihak.

Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto, Jumat (10/7), mengatakan, konflik horizontal antara petani dan TNI AD tidak ada salahnya diselesaikan melalui jalur hukum. "Kedua pihak sama-sama ngotot memiliki bukti kepemilikan lahan. Jadi, kenapa tidak diselesaikan lewat jalur hukum saja. Tentunya ini solusi terakhir," ujarnya.

Konflik lahan antara petani di kawasan pesisir selatan Kebumen dan TNI AD berlangsung setidaknya sejak 2009. Kawasan yang disengketakan mencakup tanah selebar 500 meter dari garis pantai sepanjang 22,5 kilometer dari Sungai Luk Ulo hingga Sungai Wawar. TNI saat ini sedang membangun pagar pembatas kawasan itu.

TNI AD menyatakan, areal seluas 1.150 hektar yang lazim disebut sebagai wilayah Urut Sewu itu terdaftar sebagai aset TNI AD di Kementerian Keuangan. Di pihak lain, petani mengklaim memiliki bukti berupa letter C desa atas sejumlah lahan tanah tersebut. Lahan itu selama bertahun-tahun digarap petani. Sejak sekitar 1980, TNI beberapa kali menggunakan kawasan sama sebagai uji coba senjata berat.

"Jika terus berkepanjangan, rentan akan ekses gesekan sosial. Kami tidak ingin membela salah satu pihak. Namun, kami ingin memediasi supaya persoalan ini jelas," kata Yudi.

Anggota Komisi A DPRD Kebumen, Nurhidayati, menambahkan, pengadilan akan memutus bukti mana yang lebih kuat terhadap klaim tersebut. Selama ini, pemerintah diakui ragu untuk bersikap terhadap persoalan konflik karena kedua pihak masing-masing memiliki bukti.

DPRD juga menolak pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik di Urut Sewu.

Saling tunggu

Terkait usulan DPRD itu, kedua belah pihak terkesan saling tunggu. Komandan Komando Distrik Militer 0709/Kebumen Letnan Kolonel (Inf) Putra Widyawinaya mempersilakan petani menggugat ke pengadilan jika sekiranya memiliki bukti kuat terhadap lahan Urut Sewu.

"Silakan gugat kami di pengadilan jika warga memiliki bukti yang valid. Biar pengadilan yang memutuskan," katanya.

Koordinator Urut Sewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho, mengatakan, semestinya pihak TNI yang mengajukan gugatan hukum atas tanah itu. "Sudah jelas masyarakat yang selama turun-temurun menggarap dan mengelola lahan itu. Ada bukti pajak dan letter C desa. Kemudian TNI datang meminjam lahan untuk latihan senjata. Kalau mau lewat jalur hukum, bukan kami yang harus menggugat, tetapi pihak mereka," ujarnya.

Di Kalimantan Barat, kasus sengketa lahan ada ratusan dan hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Banyaknya kasus itu, menurut Glorio Sanen, aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat, karena tidak adanya jaminan kepastian mengenai hak milik, khususnya bagi masyarakat. (GRE/ESA)

Sumber: Kompas | 11 Juli 2015

Berikan komentar.