TRP
Kondisi Pesisir Teluk Ambon Kian Parah
13 Juli 2015 \\ \\ 934

AMBON — Kondisi pesisir Teluk Ambon, Maluku, semakin parah akibat berkurangnya hutan mangrove selama dua dekade terakhir, yakni dari 49 hektar menjadi 36 hektar. Dalam kurun waktu yang sama, sedimentasi meluas dari 45 hektar menjadi 142 hektar.

Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Rofiq Akbar, di Ambon, Jumat (10/7), mendesak Pemerintah Kota Ambon segera menghentikan aktivitas perusakan tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas, di sebagian hutan mangrove di kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, dibangun fondasi yang akan menjadi tempat usaha. Aktivitas reklamasi masih berlangsung meski areal itu menjadi kawasan konservasi seperti yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Daniel Deonisius Pelasula, mengatakan, LIPI sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada Pemkot Ambon, tetapi tidak ditanggapi. Pemkot terkesan membiarkan bahkan mengizinkan pembangunan di pesisir meski telah merusak ekosistem setempat.

Padahal, kawasan itu juga lokasi penelitian bagi calon sarjana, magister, dan dokter yang mendalami ilmu ekosistem pesisir. Peneliti LIPI dan peneliti asing sering melakukan kajian di lokasi tersebut.

Perusakan hutan mangrove dan sedimentasi, katanya, telah menyebabkan sejumlah lokasi di kawasan Lateri dan Passo di Kecamatan Baguala sering dilanda banjir rob ketika air laut pasang.

Selain hutan mangrove, lahan di Ambon juga semakin kritis. Berdasarkan catatan Kompas, lahan darat seluas 25.448 hektar juga memerlukan penanganan segera. Lahan dengan kondisi agak kritis 14.897 hektar, kritis 3.332 hektar, potensial kritis 7.024 hektar, dan sangat kritis 195 hektar. Lahan tidak kritis 6.735 hektar.

Akibatnya, dalam lima tahun terakhir, Ambon sering banjir dan tanah longsor. Tiga daerah aliran sungai besar, yakni Wai Batumerah, Wai Pia Besar, dan Wai Yori, meluap dengan ketinggian lebih dari 10 meter sehingga merendam pemukiman padat penduduk di tengah kota.

Sementara itu, dari Manado, Sulawesi Utara, Komisi A DPRD Kota Manado menghentikan reklamasi Pantai Manado yang dilakukan pengembang di kawasan pertokoan Mega Mas, Manado. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Manado Hengky Kawalo mengatakan, penimbunan laut di kawasan Mega Mas itu tidak berizin.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A, Roy Maramis. Ia mengungkapkan, pelanggaran atas reklamasi kerap dilakukan pengembang di Pantai Manado karena pengawasan minim. (FRN/ZAL)

Sumber: Kompas | 11 Juli 2015

Berikan komentar.