TRP
DIY Diminta Revisi Rencana Tata Ruang
13 Juli 2015 \\ \\ 1193

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah DI Yogyakarta diminta merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY untuk memperlancar pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Perubahan itu perlu karena Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan pembangunan bandara Kulon Progo bertentangan dengan RTRW DIY.

"Agar proyek bandara baru itu lancar, Perda RTRW DIY harus diubah lebih dulu karena pembangunan bandara itu harus sesuai RTRW," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammad Afnan Hadikusumo, Jumat (10/7), di Yogyakarta.

Seperti diberitakan, kelangsungan pembangunan bandara baru di Kulon Progo terancam karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY. SK yang diterbitkan pada 31 Maret 2015 itu menyatakan, bandara baru DIY akan dibangun di lahan seluas 645,63 hektar di lima desa di Kecamatan Temon, Kulon Progo.

Surat keputusan itu digugat sejumlah warga Temon yang tidak setuju dengan pembangunan bandara. Majelis Hakim PTUN Yogyakarta mengabulkan gugatan itu karena menilai SK Gubernur DIY tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY Tahun 2009-2029. Sebab, Perda RTRW DIY itu sama sekali tidak menyebut rencana pembangunan bandara di Kulon Progo.

Afnan mengatakan, Pemda DIY berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan PTUN Yogyakarta. Meski proses hukum itu harus dihormati, anggota DPD asal DIY itu menilai, sulit mencari terobosan hukum yang bisa membuktikan bahwa pembangunan bandara itu tidak bertentangan dengan Perda RTRW DIY.

"Seandainya kasasi ditolak MA, perubahan Perda RTRW harus dilakukan agar pembangunan bandara tetap berjalan," katanya.

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, agar pembangunan bandara Kulon Progo bisa berjalan lancar, harus ada kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah. Dia mengatakan, pembangunan bandara Kulon Progo sangat dibutuhkan karena Bandara Adisutjipto sudah tak memadai. "Kami akan ikut menjembatani pemerintah dan masyarakat yang keberatan," ujarnya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Dewa Isnu Broto berpendapat, SK Gubernur itu tak bertentangan dengan RTRW DIY. Keyakinan itu yang membuat Pemda DIY bakal mengajukan kasasi ke MA. "Perda RTRW DI mengamanatkan pengembangan Bandara Adisutjipto. Pengembangan itu tidak harus di wilayah Adisutjipto, tapi bisa daerah lain," ujarnya. (HRS)

Sumber: Kompas | 11 Juli 2015

Berikan komentar.