TRP
Kemenhub: PT Angkasa Pura II Melanggar
13 Juli 2015 \\ \\ 426

JAKARTA — Kementerian Perhubungan menegur PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta karena dinilai melanggar penggunaan ruang di bandara. Area yang dipakai untuk ruang tunggu eksekutif (lounge) bukan area komersial, melainkan area untuk lalu lalang penumpang.

Selain itu, dari hasil investigasi diketahui alat pemadam kebakaran ringan (apar) tidak tersedia di dalam JW Sky Lounge. Apar yang terdekat dengan ruang tunggu ternyata kedaluwarsa.

Direktur Bandara Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Agus mengatakan, menurut desain tahun 1985, tempat kejadian kebakaran didesain untuk lalu lalang penumpang. "Sejalan dengan peningkatan penumpang, Angkasa Pura (AP) II menjadikan fasilitas itu sebagai tempat komersial, antara lain lounge," katanya.

Dijelaskan Agus, pelanggaran itu ditemukan ketika Ditjen Perhubungan Udara mengaudit ruang komersial di Bandara Soekarno-Hatta. "Karena pemakaian ruang yang salah, di ruangan itu tidak ada fasilitas detektor kebakaran dan apar," katanya. Selain kedaluwarsa, warna apar yang ada sudah pudar sehingga tidak terlihat dan tidak memenuhi syarat keamanan dari sisi darat.

Direktur Operasional dan Teknis AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan, manajemen AP II sedang mengkaji ulang area komersial. Ia mengakui petugas sulit menjangkau kebakaran yang terjadi karena lokasi yang berada di dalam terminal. "Lokasinya ada di dalam terminal 2E. Mobil pemadam tidak bisa masuk. Petugas harus memecahkan kaca untuk menjangkau api. Di bandara tidak terdapat banyak hidran," katanya.

AP II juga akan mengevaluasi para penyewa. "Kami akan mengevaluasi para penyewa, mana yang nakal, mana yang tidak. Kami ingin sumber daya mereka juga dilatih jika menghadapi hal-hal darurat seperti kebakaran," kata Djoko.

Mengenai keandalan prosedur operasi standar (SOP) penanganan krisis, Djoko mengatakan, pihaknya mengkaji yang terdapat dalam Airport Emergency Plan. "Kami membentuk tim yang akan mengkaji SOP sampai 2-3 minggu. Sekarang belum ada yang bisa diinformasikan ke publik," kata Djoko. (ARN)

Sumber: Kompas | 11 Juli 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.