TRP
Langkah Nyata Pemerintah Dinanti
13 Juli 2015 \\ \\ 440

PONTIANAK — Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan cerita baru. Begitu pula kabut asap yang ditimbulkan dan merugikan. Langkah konkret pemerintah yang berdampak nyata ditunggu hasilnya.

"Tidak ada langkah konkret dan tidak ada terobosan penanganan. Masyarakat menunggu terobosan pemerintah yang memiliki otoritas besar dalam permasalahan ini," kata Primus Narang, warga Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (10/7). Cara pemerintah menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan masih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Puluhan hektar lahan di Kalbar terbakar beberapa hari ini. Kemarin, kabut asap masih menyelimuti Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Warga harus menggunakan masker untuk beraktivitas, terutama pada malam hari.

Robby Reinaldo, warga Kota Pontianak, menuturkan, ia belum melihat hasil signifikan dari kebijakan pemerintah. "Saya mengalami kabut asap setiap tahun. Saya bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada perubahan. Jangan-jangan tidak ada kebijakan antisipatif di lapangan," ujarnya. Keluarganya rutin mengalami gangguan pernapasan setiap kali musim kekeringan tiba yang diikuti kabut asap akibat pembakaran lahan.

Dari Riau dilaporkan, areal Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, kembali terbakar. Luas kawasan terbakar diperkirakan lebih dari 300 hektar dan dikhawatirkan meluas akibat kekeringan panjang, "Kami sudah melaporkan kondisi kebakaran di TNTN kepada Posko Satgas Siaga Bencana di Pekanbaru. Sangat berharap mendapat bantuan pemadaman lewat water bombing dengan helikopter," ujar Veri Firmansyah, operator Hotspot Polres Pelalawan.

Akibat pembakaran

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, kebakaran hutan dan lahan yang rutin terjadi mayoritas karena sengaja dibakar untuk membersihkan lahan. Kebakaran karena faktor alami di bawah 10 persen.

Karena itu, ia berharap penegakan hukum yang berefek jera kepada para pelaku, baik individu maupun perusahaan. Secara ekonomis, teknologi modifikasi cuaca dengan membasahi lahan gambut mencegah terbakar atau memadamkan api menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

Di Jambi, hingga sepekan, kebakaran lahan di ekosistem konservasi anggrek alam hutan Pematang Damar, Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi, belum dapat dipadamkan. Pasukan tambahan belum efektif mengendalikan kebakaran.

Komandan Kodim 0415 Batanghari Letnan Kolonel Freddy Sianturi mengatakan, seluruh anggota TNI akan tetap bekerja di lokasi untuk memadamkan api dengan cara manual. Sejauh ini belum bisa dipastikan penyebabnya. Namun, pihaknya menelusuri kemungkinan kebakaran disebabkan aktivitas manusia.

Di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat vital. "Pemadaman antara lain dilakukan dengan sistem melokalisasi areal yang belum terbakar sehingga menekan meluasnya kebakaran," ujarnya.

Masyarakat diminta berpartisipasi aktif mencegah dan mengendalikan kebakaran karena selain di Riau, hampir semua wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama di Kalimantan yang mengalami peningkatan titik panas signifikan.

Selain di Riau, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga terus dilakukan di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan daerah lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

"Para kepala daerah selalu saya ingatkan hati-hati supaya kebakaran tak meluas," katanya.

Di Sumatera Selatan, Pemprov belum akan memberi sanksi kepada perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri di wilayahnya yang mengalami kebakaran lahan dan hutan. Itu bertolak belakang dengan tuntutan organisasi lingkungan dan masyarakat yang meminta sanksi itu seharusnya sudah diberikan saat kawasan yang dikuasai perusahaan mengalami kebakaran.

Direktur Walhi Sumsel Hadi Jatmiko mengatakan, sanksi kepada perusahaan yang kawasannya terbakar sesuai dengan UU Kebakaran Hutan dan Lahan. Apalagi, di Sumsel, kebakaran hutan dan lahan terbanyak terjadi di lahan dan hutan yang dikuasai perusahaan.

Akan tetapi, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, perusahaan baru akan diberi sanksi tegas jika terbukti menyebabkan kebakaran. Sanksi juga akan dijatuhkan jika perusahaan perkebunan dan HTI tak punya sarana dan prasarana mencegah kebakaran hutan dan lahan. (ESA/ITA/SAH/IRE/SON)

Sumber: Kompas | 11 Juli 2015

Berikan komentar.