TRP
Saat Hak Milik Menjulur ke Laut
09 Juli 2015 \\ \\ 601

Dengan setumpuk kertas di tangan, Mahdirumi (56) melihat ke salah satu titik di perairan sekitar Tolitoli, Sulawesi Tengah, beberapa saat lalu. Ia membuka lembaran keempat dari tumpukan itu. Kepalanya menggeleng. "Ada hak milik di laut," ujarnya, sembari memperlihatkan lembaran itu.

Di lembaran itu, terdapat tulisan skala 1 : 500. Di bawahnya ada coretan tangan yang menggambar sebidang tanah lengkap dengan batasnya. Di sisi kanan tanah yang digambar, terdapat tulisan "Tanah Sdr Surianto R". Di bagian kiri, tertulis "Tanah Sdr Mansyur". Di batas paling depan, tertulis "Tanah Negara". Lokasi yang dikapling itu persis di belakang rumah ibadah di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan. Daerah itu laut.

Sertifikat hak milik di laut itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Tolitoli dengan Nomor 3737. Sertifikat diterbitkan pada 2002 atas nama Makkasau Makkkaratta dengan luas 373 meter persegi diukur oleh pegawai BPN, FY Takure. Pada lembaran ketiga, terdapat deskripsi keadaan tanah, yaitu sebidang tanah nonpertanian.

Pada lembaran kelima, ada pengesahan sertifikat hak milik dengan bubuhan tanda tangan Kepala BPN Kantor Pertanahan Buol Tolitoli, Daulat Simandjuntak, lengkap dengan stempel di samping kiri. Di sisi kanan, tercantum tanda tangan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Antangan Rety.

Tahun 2003, bidang laut itu dijual ke David Khontoro, pengusaha lokal, yang dicantumkan dengan akta notaris Rudi. Peralihan hak milik ini pun disahkan kepala BPN Kantor Pertanahan Buol Tolitoli.

Mahdirumi menyatakan, bentangan laut di Tolitoli hampir semua disertifikasi. Ia menduga atas dasar hak yang sama Sekretaris Daerah Tolitoli Iskandar Nasir mereklamasi pantai dan membabat bakau di titik sekitar 200 meter dari lokasi Makkasau. Di lahan yang ditaksir seluas setengah hektar itu sudah didirikan kafe.

Jika mengacu pada peraturan tentang sempadan pantai, bidang tanah yang diklaim itu seharusnya milik negara. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Titik yang disertifikasi di Tolitoli, ambil contoh pada kasus Makkasau, adalah laut, bukan wilayah pantai yang diukur dari 100 meter pasang tertinggi. Makkasau dengan nama-nama yang tercantum di batas "tanah"-nya menjadikan laut itu hak milik.

Kepala BPN Kantor Pertanahan Tolitoli Masnur menuturkan, sertifikat yang diterbitkan pada 2002 itu merujuk pada tata ruang yang berlaku saat itu. Sertifikat atau kaplingan laut memungkinkan. "Memang tidak ada namanya sertifikat laut. Itu periodik," katanya.

Reklamasi di Baolan

Di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Tolitoli, sekitar 0,25 hektar pesisir ditimbun dengan batu dan tanah. Reklamasi dilakukan oleh seorang pengusaha setempat.

Masnur membuka peluang untuk bermusyawarah dengan pemegang sertifikat agar tanah itu dikembalikan kepada negara dan dipakai untuk kepentingan umum. Pemilik bisa sukarela atau menggunakan mekanisme tukar guling.

Bupati Tolitoli Saleh Bantilan mengakui sertifikat yang terbentang di laut Tolitoli itu hanya kasus yang terjadi pada masa lalu. Semua akan "dibersihkan" dalam zonasi yang sementara ini digarap Pemkab Tolitoli. Namun, ia tak menjawab saat ditanya bagaimana dengan laut yang sudah disertifikat, apakah dikembalikan kepada negara atau malah disahkan dalam zonasi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Tolitoli Moh Nasir Dg Maramu menjelaskan, reklamasi di sepanjang pantai Tolitoli dihentikan. Ia mengakui reklamasi yang dilakukan selama ini tak memiliki izin lingkungan. Hal ini terjadi karena area yang direklamasi diklaim sebagai hak milik.

Nasir mengingatkan, bahaya abrasi sudah tampak di sejumlah lokasi di Tolitoli. Di Kelurahan Nalu, misalnya, hampir sepertiga wilayah itu selalu dilanda abrasi saat musim hujan, Oktober-April. Ada kalanya air laut mencapai 1 meter di tembok belakang bangunan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Galang. Padahal, tujuh tahun lalu air belum menyentuh tembok.

Nur Fadilah (42), warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, waswas saat musim hujan tiba. Tak hanya risau dengan banjir akibat mampatnya berbagai drainase, kediaman ibu lima anak ini juga dibayangi hantaman abrasi. Dalam tujuh tahun terakhir, terjadi empat kali abrasi. Dia terpaksa mengungsi.

Praktisi hukum di Palu, Yohanes Budiman, menerangkan, untuk tanah negara hanya ada dua mekanisme penguasaan, yaitu hak guna usaha dan hak guna bangunan. "Tidak ada dasar hukum untuk hak milik. Jelas ini pelanggaran hukum serius," paparnya.

Mahdirumi menyebut Tolitoli merupakan contoh bagaimana pejabat mencaplok tanah negara. Di pihak lain, dampak dari apa yang mereka lakukan dirasakan oleh masyarakat kecil.

Reklamasi dengan dasar hak milik laut bisa mengancam Tolitoli. (Videlis Jemali)

Sumber: Kompas | 09 Juli 2015

Berikan komentar.