TRP
Perkecil Risiko Proyek
07 Juli 2015 \\ \\ 689

Beberapa Proyek Infrastruktur Terindikasi Abaikan Standar Prosedur

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para kontraktor diharapkan mempersiapkan antisipasi dampak proyek pembangunan infrastruktur dengan lebih matang. Kesiapan rekayasa lalu lintas selama proyek mutlak diperlukan. Dengan demikian, efek negatif berupa kemacetan dan gangguan terhadap aktivitas perekonomian bisa diperkecil.

Kemacetan parah terjadi di sekitar area proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta ruas Ciledug-Blok M-Tendean. Aktivitas ekonomi warga pun terganggu.

Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo, Senin (6/7), mengatakan, saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasti akan muncul keluhan. Namun, pembangunan harus tetap berjalan.

"Tentu kami upayakan agar kemacetan tak bertambah parah. Yang bisa kami lakukan hanya meminimalisasi gangguan pada lalu lintas dengan mempercepat pekerjaan fondasi," kata Heru.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta membangun tiga jalan layang, yaitu di Ciledug-Blok M-Tendean, Permata Hijau, dan Kuningan. Tahun depan, Pemprov DKI berencana membangun jalan layang di Bintaro, Jalan Panjang, dan Cipinang Lontar, serta terowongan di Pondok Indah.

Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan Priyanto mengatakan, ruas jalan yang bisa dipakai sebagai jalan alternatif di sekitar proyek pembangunan kurang. "Jalan di sekitar proyek juga sudah padat, sudah tidak bisa lagi menampung volume kendaraan. Bahkan, jalan perumahan pun sudah menjadi jalan alternatif," ujarnya. Pihaknya hanya bisa mengurangi hambatan samping di jalan untuk memperlancar arus lalu lintas.

Belum sesuai standar

Di lapangan, beberapa proyek pembangunan infrastruktur terindikasi belum memenuhi prosedur operasional standar. Pembangunan jalan layang simpang Kuningan Selatan, misalnya, sangat mengganggu lalu lintas dari arah Cawang ke Grogol. Debu proyek beterbangan dan mengganggu pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Untuk menempuh jarak 100 meter, dibutuhkan waktu 30 menit.

Di ruas Jalan Ki Maja-Trunojoyo-Wolter Mongonsidi-Kapten Tendean, pengguna kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 kilometer per jam, terutama pada jam-jam sibuk. Saat tengah hari, debu yang ditimbulkan dari aktivitas proyek itu beterbangan lalu menempel di meja, etalase, dan kaca deretan ruko.

Erman Tatang dari bagian Humas PT Waskita Karya, selaku kontraktor di Proyek Jalan Layang Ciledug Tandean pada Paket Adam Malik, mengatakan, pihaknya sudah mendengar keluhan warga terkait debu dan suara bising. Pihaknya pun sudah melakukan langkah antisipasi.

"Kami sudah mengambil langkah dengan menyiram jalanan dua kali sehari. Aktivitas pengerjaan proyek yang menimbulkan suara bising, seperti mengebor, sebagian dialihkan saat menjelang sore," kata Erman.

Ia menambahkan, pihaknya juga memasang pembatas jalan, tetapi kerap tertabrak kendaraan dan hilang. Dulu, ada sekitar 200 pembatas, sekarang tinggal tersisa 50 pembatas. Pihaknya memahami keluhan warga.

Menurut ahli konstruksi jalan Universitas Indonesia, Heddy R Agah, penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas mestinya disiapkan sejak perencanaan proyek. Tak ada aturan yang menyebutkan berapa persen dari jalan yang bisa digunakan untuk pembangunan dan akses jalan. Pelaksana proyek harus menyediakan akses bagi warga. Pelaksana harus menghitung berapa besar antrean kendaraan di jalan itu sehingga akses ruang gerak kendaraan. (FRO/DEA/B08/ILO)

Sumber: Kompas | 07 Juli 2015

Berikan komentar.