TRP
Penanggulangan Konflik Belum Optimal
07 Juli 2015 \\ \\ 568

JAKARTA — Skema hutan kemitraan akan menjadi tumpuan pencapaian pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat atau perhutanan sosial. Dari target 12,7 juta hektar perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sekitar 6,8 juta hektar di antaranya dari skema kemitraan warga dengan pemegang izin dan kesatuan pengelola hutan.

Sementara 5,9 juta hektar lahan dari perpaduan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat. "Kemitraan itu solusi konflik pengelola (pemegang izin) dan warga sekitar yang dituding merambah," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, Senin (6/7), dalam temu media, di Jakarta.

Hutan kemitraan 6,8 juta hektar atau 20 persen dari luas konsesi hutan alam (HPH) dan hutan tanaman industri 34,3 juta hektar yang dipercayakan ke perusahaan. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 2382 Tahun 2015 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi demi Pemanfaatan Hutan.

Hutan kemitraan bisa mengatasi konflik dan menciptakan keadilan pengelolaan hutan yang dikuasai korporasi. Adapun 48,8 juta warga dan 30.000 desa di sekitar dan dalam hutan belum mendapat akses pengelolaan.

Kementerian LHK juga mendorong skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Itu tertuang dalam SK Menteri LHK No 2382/2015. Skema tersebut mengalokasikan 5,9 juta hektar di kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin.

Namun, di internal kementerian, ada beda persepsi. Menurut Direktur Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat Rosa Vivien Ratnawati, mewakili Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto, alokasi semua skema hutan sosial dari hutan produksi yang belum dibebani izin (akses terbuka). "Ada beda pendapat soal ini," ujarnya.

Manajer Program Yayasan Kemitraan Hasbi Berliani mengatakan, skema kemitraan menentukan dalam mencapai target RPJMN 2015-2019 seluas 12,7 juta hektar perhutanan sosial. "Perlu keterbukaan pemegang izin untuk memberi ruang kelola atau akses warga," ujarnya.

Skema hutan kemitraan pemegang izin hutan alam dan hutan tanaman industri dengan warga adalah kewajiban. Namun, terhambat, antara lain, karena Peraturan Menteri Kehutanan No 39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan yang membatasi lahan yang dikelola 2 hektar tiap keluarga. Padahal luas garapan 1-1.000 hektar. (ICH/B01/ISW)

Sumber: Kompas | 07 Juli 2015

Berikan komentar.