TRP
Gubernur Diminta ke Lapangan
06 Juli 2015 \\ \\ 331

Penyekatan Kanal Belum Dilakukan Optimal

JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah diharapkan langsung dipimpin gubernur setempat. Itu agar kekuatan dan institusi di daerah bisa dikerahkan langsung untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran lahan di sejumlah daerah yang didera kemarau.

"Saya minta gubernur menggerakkan elemen dari bupati sampai desa. Gubernur agar cek di lapangan sekaligus safari Ramadhan," kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (3/7), setelah melantik eselon tiga.

Jika laporan yang ia terima benar bahwa sejumlah gubernur turun ke lapangan terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan, Siti berterima kasih. "Itu positif karena masyarakat harus didekati dan digerakkan menjaga daerahnya," katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar korporasi pemegang konsesi kehutanan mulai waspada dan menyiapkan fasilitas/sarana prasarana mengantisipasi kebakaran. Di Sumatera Selatan, titik panas dilaporkan terus meningkat dua hari terakhir. Sebagian besar berada di lahan perusahaan, baik hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, maupun perkebunan tebu.

Titik panas yang terpantau satelit Terra dan Aqua di Sumsel kemarin berjumlah 87 titik atau meningkat dari sehari sebelumnya 83 titik. Pantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, dari 83 titik pada 2 Juli, sebanyak 58 titik berada di konsesi perusahaan.

"Dari identifikasi lokasi, puluhan titik panas di kawasan lima perusahaan besar," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Hadi Jatmiko. Perusahaan itu terdiri atas tiga perusahaan HTI di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim.

Dari data Globalforestwatch.org, yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran yang diyakini benar terjadi, jumlah titik api dalam sepekan ini, di Riau, "hanya" 28 titik api, terdiri dari di Pelalawan (9), Bengkalis (7), Rokan Hilir (6), Kampar (3), Indragiri Hulu (2), dan Rokan Hulu (1). Arah angin saat ini bertiup dari Riau menuju utara atau ke arah Malaysia dan Singapura.

Sejumlah kendala

Di lapangan, sejumlah daerah terkendala jumlah petugas pemadam api, peralatan memadai, hingga dana operasional. Akibatnya, titik panas yang diketahui keberadaannya sekalipun tidak bisa dijinakkan.

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, misalnya, hanya memiliki satu mobil pemadam. Sebelumnya, hanya alat pemadam portabel. Padahal, daerah itu memiliki kawasan lahan gambut luas yang rentan terbakar.

"Masih perlu membenahi sarana dan prasarana," kata Juliansyah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, penanggulangan kebakaran hutan, lahan gambut, dan pekarangan terkendala dana dan peralatan pemadaman kebakaran minim. Akibatnya, tim serbu api kelurahan tak bisa memadamkan api yang mulai membakar sejumlah lahan.

"Peralatan kami rusak sejak tiga tahun lalu. Motor roda tiga dan mesin pompa air juga rusak. Kami sudah mengajukan dana perbaikan, tapi belum tahu kapan akan cair," kata Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalampangan M Asikin.

Mereka mendapat bantuan dana Rp 50.000 per orang jika memadamkan api disertai bukti foto. "Namun, kendaraan rusak dan kami tidak selalu bisa membawa telepon seluler atau kamera saat ke lapangan," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger menyatakan, pemadaman lewat udara belum optimal. Pemadaman langsung menggunakan helikopter masih bantuan dua perusahaan bubur kertas PT RAPP dan Sinar Mas Forestry. Penggunaan teknologi modifikasi cuaca masih terhalang minimnya potensi awan hujan.

"Kami menyurati BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk meminjamkan helikopter atau pesawat kapasitas beban yang lebih besar. Namun, belum ada kabar kelanjutannya," kata Edwar.

Sekat kanal

Kemarin, Siti Nurbaya menyoroti program sekat kanal dari BNPB senilai Rp 15 miliar yang hingga kini belum dikerjakan Pemerintah Provinsi Riau. Dana belum digunakan pemerintah daerah karena kendala administrasi.

"Pemerintah daerah agar bergerak karena dana ada. Sudah bicara dengan Gubernur agar segera jalan. Ini sejak awal Juni seharusnya berjalan," katanya.

Penyekatan kanal bertujuan mengerem laju air yang keluar dari lahan gambut. Itu akan membuat lahan bersifat basah sehingga mengurangi risiko terbakar. Penyekatan kanal tersebut dicanangkan Presiden Joko Widodo saat blusukan asap di Sei Tohor, Kepulauan Meranti, 26 November 2014.

"Pembangunan sekat kanal yang diinisiasi masyarakat sangat bagus dan harus dipermanenkan. Paling baik memang diberikan kepada masyarakat untuk jadi lahan sagu. Yang dikelola masyarakat biasanya ramah ekosistem, tetapi jika diberikan perusahaan, jadi monokultur seperti akasia dan kelapa sawit," kata Jokowi, saat itu. (ICH/ESA/DKA/IRE/SAH/ITA/PRA)

Sumber: Kompas | 04 Juli 2015

Berikan komentar.