TRP
Semanggi Perlu Dikaji Mendalam
03 Juli 2015 \\ \\ 919

Jalan Layang Belum Tentu Solusi Kemacetan

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan fokus memperbaiki kualitas pelayanan angkutan umum ketimbang menambah ruas jalan baru. Rencana pembangunan jalan layang di Semanggi juga perlu didahului studi untuk menimbang baik-buruknya.

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, Kamis (2/7), mengatakan, pembenahan angkutan umum lebih berpotensi mengurangi kepadatan jalan layang ketimbang membangun ruas jalan baru.

"Sebaiknya pemprov tidak menambah jalan di Semanggi karena di situ ada taman. Kalau ada jalan lagi, kemungkinan besar akan mengorbankan taman, selain gedung-gedung yang ada. Semanggi saat ini sudah sesuai standar geometrik persimpangan yang ideal. Hanya saja, karena ada pertemuan arus kendaraan yang keluar jalan tol dan kendaraan yang naik ke Semanggi, maka ada kepadatan di beberapa titik," ucapnya.

Ellen yang juga Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta mengatakan belum mendapatkan detail pembangunan jalan layang Semanggi. Rencana itu seharusnya juga memperhitungkan estetika kota di kawasan ini.

Menurut dia, Jalan Semanggi yang ada sekarang sudah pernah diubah dari jalan yang dibangun Presiden Soekarno. Perubahan dilakukan bersamaan dengan pembangunan tol yang melintasi Semanggi.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia Deddy Herlambang mengatakan, rencana pembangunan jalan ini harus dikaji serius. "Jangan sampai hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain," kata Deddy.

Sebaliknya, pengamat perkotaan dari Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, menilai, pembangunan jalan layang dan tol merupakan langkah paling praktis untuk mengatasi kemacetan.

"Ini cara pintas dalam politik kota. Gubernur tidak bisa diam saja melihat kemacetan di Ibu Kota. Namun, langkah pembangunan jalan layang itu tidak menguntungkan secara jangka panjang," ujar Suryono, Kamis.

Menurut Suryono, perlu campur tangan pemerintah pusat untuk pembangunan transportasi massal. Misalnya, mempermudah impor kendaraan umum, pemberian insentif pajak, ataupun kemudahan-kemudahan membangun infrastruktur itu.

Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengatakan, rencana pembangunan jalan layang di Semanggi sudah dikaji empat tahun lalu melalui studi kelayakan yang melibatkan Jepang.

Taufik mengatakan, sudah ada pembicaraan dari Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR. Sebab, simpang Semanggi merupakan persilangan antara ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Namun, proyek jalan layang itu merupakan proyek Pemprov DKI Jakarta, bukan pemerintah pusat. Proyek itu akan didanai Pemprov DKI dengan melibatkan pemilik gedung di sekitar Jalan Sudirman.

Menurut Taufik, jalan layang itu belum akan dibangun tahun ini karena Pemprov DKI juga memiliki proyek pembangunan jalan di tempat lain. Tahun ini masih finalisasi desain.

Tangerang fokus kereta api

Sementara itu, Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, ketika berkunjung ke Redaksi Kompas kemarin, mengatakan, Kabupaten Tangerang lebih membutuhkan perluasan dan peningkatan pelayanan angkutan kereta api ketimbang pelayanan bus transjakarta.

"Pelayanan angkutan KA lebih bisa diharapkan karena kapasitas angkutnya lebih banyak dan bebas macet. Karena bebas macet, jadwal keberangkatan dan kedatangan KA lebih bisa diandalkan," tuturnya.

Infrastruktur dan jaringan busway, lanjut Zaki, belum mampu diandalkan menembus kemacetan jalan raya.

Zaki juga menjelaskan rencana pembangunan dua jalan alternatif di persimpangan (interchange) menuju Dadap dan jalan alternatif di persimpangan lain menuju Kamal. Pembangunan kedua jalan alternatif ini diharapkan selesai tahun 2018. (WIN/ART/DEA/NAD)

Sumber: Kompas | 03 Juli 2015

Berikan komentar.