TRP
Aturan Rumah Susun Rugikan Pengembang Komersial
03 Juli 2015 \\ \\ 439

JAKARTA — Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang tidak mengakomodasi kepemilikan bangunan komersial. Kondisi itu menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen. Pemerintah daerah juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (2/7), mengatakan, berbeda dengan UU No 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, UU No 20 Tahun 2011 hanya mengakomodasi kepemilikan hunian dan campuran. UU ini tak mencakup bangunan komersial, seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Padahal, UU No 20 Tahun 2011 diterbitkan untuk menggantikan UU No 16 Tahun 1985.

Kondisi itu, kata Sanusi, membuat pembeli atau penyewa bangunan komersial terkatung-katung tanpa kepastian. Mereka telah membayar toko atau unit, tetapi setelah 2011 tak mendapatkan sertifikat. Sebab, pemerintah daerah, yakni gubernur, tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan pertelaan (keterangan atau rincian hak atas bangunan bersama), sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat hak milik atas satuan bangunan.

"Mereka yang menyewa atau membeli bangunan tak bisa mengakses kredit ke perbankan atau serba salah untuk menjual atau menyewakannya ke pihak lain karena tak ada sertifikatnya. Kondisi itu merugikan pemerintah daerah karena potensi pajak hilang," ujar Sanusi.

Sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta juga menyoroti penerbitan sertifikat untuk bangunan superblok. Selama ini, sertifikat baru terbit setelah seluruh menara terbangun. Pembeli awal harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikat atas unit yang dia beli setelah semua menara terbangun dan terbentuk kepengurusan penghuninya.

Kepala Bidang Perencanaan Struktur Ruang Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Pandita menambahkan, pemerintah daerah serba salah dengan kondisi itu. Pihaknya sepakat membawa hal ini ke rapat koordinasi serta mengajukan peninjauan kembali atas UU No 20 Tahun 2011.

Sementara itu, menurut Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Monggur Siahaan, terdapat ratusan hingga ribuan bangunan yang melanggar aturan di wilayahnya.

Bangunan berbagai ukuran dan jenis dibangun di atas saluran air, sempadan jalan, atau menyalahi izin peruntukan. (JAL)

Sumber: Kompas | 03 Juli 2015

Berikan komentar.