TRP
Lingkar Luar Kota Kupang Belum Selesai
02 Juli 2015 \\ \\ 650

KUPANG — Proyek pembangunan jalan dan jembatan yang lazim disebut Jalur 40 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, hingga kini belum selesai. Padahal, rintisan awal jalan lingkar luar Kota Kupang itu dimulai sejak 1983.

Berbagai kendala menghambat proyek, terungkap dalam rapat konsultasi publik dengan agenda khusus kelanjutan pembangunan Jalur 40, di Kupang, Rabu (1/7). Kendala itu antara lain ialah pembangunan fisik yang baru dimulai tahun 2000-an. Itu berarti menghadapi kondisi lapangan yang telah banyak berubah.

"Kelanjutan pembangunan Jalur 40 masih terhambat, di antaranya ada sejumlah titik lahan milik warga yang belum beres pembebasannya," kata Elisabeth Ugut, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup NTT.

Rapat khusus itu melibatkan tim komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Pemprov NTT, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Lainnya, tim penyusun amdal serta wakil masyarakat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII sebagai pemrakarsa pembangunan Jalur 40 tersebut.

Jalur 40 berupa bulevar yang mengepung Kota Kupang, dengan bentangan jalan dan jembatan sepanjang 23,5 kilometer. Proyek jalan selebar 40 meter itu belum berhasil menembus setidaknya di dua lokasi, yakni di segmen 2 (sekitar Maulafa) sepanjang 150 meter. Satu lainnya di segmen 3, antara Naimata dan Penfui (sekitar kantor SAR) sepanjang 1,667 kilometer.

Wakil masyarakat yang terkena dampak pembangunan Jalur 40, Yulius Nitti, Rony Lotu, dan Melkianus Asanab, menyatakan sangat menyetujui kehadiran Jalur 40 yang menjadi jalan lingkar luar Kota Kupang. Namun, mereka menolak kelanjutan pembangunannya selama pembebasan lahan masih menggantung.

Kepala Seksi Perencanaan BPJN VIII Hendro Satrio sepakat melakukan sosialisasi susulan langsung ke lokasi yang masih bermasalah, terutama di segmen 3. Alasannya, penggalan jalan yang masih buntu di segmen 3 merupakan trase baru setelah mengalami pergeseran dari trase sebelumnya. Pengalihan yang diputuskan Pemerintah Kota Kupang untuk menghindari kerugian lebih besar di pihak warga.

"Saya setujui melakukan survei susulan langsung di lapangan," kata Hendro. (ANS)

Sumber: Kompas | 02 Juli 2015

Berikan komentar.