TRP
Suku Amungme Tuntut Ganti Rugi ke Freeport
30 Juni 2015 \\ \\ 1159

JAKARTA — Masyarakat adat suku Amungme di Kabupaten Mimika, Papua, menuntut ganti rugi sekitar 3 miliar dollar AS atau senilai Rp 36 triliun, atas hak tanah ulayat yang digunakan PT Freeport Indonesia selama 48 tahun. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi penyelesaian ganti rugi itu.

Tuntutan itu disampaikan perwakilan masyarakat adat suku Amungme yang dipimpin Bupati Mimika Eltinus Omaleng, saat bertemu Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya dan perwakilan PT Freeport Indonesia, Senin (29/6), di kantor Staf Khusus Presiden. Lenis yang sebelumnya merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, ditunjuk Presiden Jokowi sebagai staf khusus untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Papua.

Menurut Eltinus, tanah yang diklaim menjadi hak ulayat suku Amungme dan digunakan untuk operasional PT Freeport Indonesia mencapai 212 hektar. Ada 4-5 pegunungan di areal itu yang dijadikan lokasi eksplorasi tambang PT Freeport Indonesia. Tuntutan hak ulayat suku Amungme itu sejatinya sudah diajukan ke pengadilan, tetapi putusan pengadilan tidak pernah memenangi tuntutan itu.

Lenis menyatakan, sebagai Staf Khusus Presiden, ia hanya menerima laporan dari masyarakat dan berupaya memfasilitasi penyelesaian tuntutan ganti rugi tersebut. Persoalan itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

"Kami belum masuk pada masalah membayar atau tidaknya PT Freeport Indonesia, lalu bagaimana pelayanan PT Freeport terhadap masyarakat itu berapa persen karena PT Freeport belum menyiapkan itu," kata Lenis kepada pers.

Menurut Lenis, ia bersama tim akan turun ke lapangan untuk melihat apa saja bantuan yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia, serta apa saja keluhan masyarakat di sana. Selanjutnya temuan itu akan disampaikan kepada Presiden.

"Nanti kami lihat bagaimana arahan Presiden untuk menyelesaikan (persoalan) hak ulayat masyarakat dengan PT Freeport Indonesia itu," kata Lenis.

Lenis berpandangan, hak ulayat masyarakat adat dilindungi undang-undang. Lazimnya, investor yang akan masuk ke Papua akan bertemu dan membuat persetujuan yang ditandatangani oleh masyarakat adat pemilik tanah ulayat di Papua. Dalam perjanjian itu disebutkan besaran kompensasi yang harus diberikan investor kepada pemilik hak ulayat.

Juru bicara PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti menyatakan akan mengupayakan dialog bersama dengan perwakilan suku Amungme yang menuntut ganti rugi kompensasi hak ulayat itu.

"Sebenarnya Freeport sudah memenuhi segala peraturan agraria yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Juga membayarkan dana perwalian sebesar 1 juta dollar AS kepada suku Amungme dan Kamoro setiap tahunnya," kata Daisy di Jakarta, Senin. (FLO/WHY)

Sumber: Kompas | 30 Juni 2015

Berikan komentar.